Berita

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra/Net

Bisnis

Tak Terpengaruh Putusan Pengadilan AS, Thailand Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang dengan Trump

SABTU, 31 MEI 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

?Pemerintah Thailand menegaskan akan tetap melanjutkan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), meskipun belum ada kepastian tentang kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) setelah pengadilan AS memutuskan untuk memblokir beberapa kebijakan tarif dari mantan Presiden Donald Trump.
?
?Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa putusan pengadilan AS terkait kebijakannya merupakan urusan dalam negeri AS. Ia juga mengatakan masih belum jelas langkah apa yang akan diambil oleh Trump selanjutnya.
?
?"Namun bagi Thailand, pemerintah harus terus melangkah maju dan tidak boleh berhenti," kata Paetongtarn, dikutip dari Bangkok Post, Sabtu 31 Mei 2025.
?

?
?Saat membahas keikutsertaannya dalam KTT ASEAN baru-baru ini di Malaysia, Paetongtarn menyampaikan bahwa isu tarif impor AS juga menjadi topik pembicaraan para pemimpin ASEAN.
?
?Ia menjelaskan bahwa seluruh negara anggota ASEAN berada dalam posisi yang sama dengan Thailand, yaitu sudah menyerahkan proposal dan kini menunggu respons dari pihak AS untuk menentukan jadwal negosiasi resmi.
?
?Paetongtarn menambahkan bahwa diskusi-diskusi ini terjadi sebelum adanya keputusan pengadilan perdagangan di AS. Ia juga menegaskan bahwa Thailand tidak lamban, dan masih berada dalam jangka waktu 90 hari yang telah disepakati bersama AS untuk memulai negosiasi.
?
?"Komunikasi informal antara Thailand dan AS masih berjalan lancar. Kedua pihak rutin saling berbagi informasi terbaru dan menjaga dialog yang positif," ujarnya.
?
?Ia menekankan bahwa komunikasi yang terus terjalin ini merupakan pertanda baik, karena tidak ada tanda-tanda bahwa hubungan kedua negara terganggu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya