Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang menangani Bidang Hubungan Luar Negeri, Idrus Marham/RMOL

Politik

Golkar Dukung Prabowo Soal Hubungan Diplomatik dengan Israel Jika Palestina Merdeka

JUMAT, 30 MEI 2025 | 18:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dengan syarat negara tersebut terlebih dahulu mengakui kemerdekaan penuh Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang menangani Bidang Hubungan Luar Negeri, Idrus Marham. 

Idrus menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Prabowo sejalan dengan arah politik Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.


Arahan Bahlil menegaskan komitmennya untuk berada di barisan terdepan dalam mendukung penuh langkah-langkah strategis pemerintahan Prabowo.

“Golkar konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia sebagai amanat Konstitusi, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina,” ujar Idrus dalam keterangan resminya, Jumat 30 Mei 2025.

Menurut Idrus, pernyataan Presiden Prabowo tidak hanya mencerminkan posisi diplomatik Indonesia yang bebas dan aktif. 

Lebih dari itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan langkah yang proaktif dan produktif dalam mengambil kepeloporan bagi terwujudnya perdamaian dunia, yang dalam hal ini ditunjukkan melalui ketegasan sikap moral dan politik Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka secara penuh.

Idrus menyebut sikap tersebut selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan harus dihapus di permukaan bumi.

“Presiden Prabowo menunjukkan sikap aktif dan produktif. Ini sejalan dengan semangat UUD 1945 dan falsafah Pancasila, yang menjadi landasan moral dan etika bangsa dalam berinteraksi di kancah internasional,” tambah Idrus.

Idrus juga menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo memiliki basis historis atau pijakan sejarah yang kuat, di mana sejarah panjang dukungan Indonesia terhadap Palestina sudah berlangsung sejak era Presiden Soekarno. 

Idrus menyebut komitmen tersebut merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dalam kerangka perdamaian abadi.

Idrus menyatakan bahwa sikap dan langkah yang dilakukan Presiden Prabowo, yang bertumpu pada orientasi kemerdekaan Bangsa Palestina ini, merupakan bagian integral dari ikhtiar solusi nyata dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina yang berkeadilan.

“Bila ini terjadi, maka Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki kontribusi nyata yang akan dicatat sejarah dengan tinta emas,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 28 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang teguh prinsip mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kami siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika mereka lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka secara penuh,” ujar Prabowo.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya