Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Global

Trump Siapkan “Rencana B” Tarif Impor Usai Ditegur Pengadilan

JUMAT, 30 MEI 2025 | 14:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan tengah menyusun strategi cadangan alias “Rencana B” untuk memberlakukan tarif impor.

Langkah ini dilakukan menyusul keputusan pengadilan AS yang memblokir kebijakan tarif Trump.

Mengutip laporan The Wall Street Journal (WSJ) Jumat 30 Mei 2025, tim perdagangan Trump mempertimbangkan skema tarif baru yang mencakup sebagian besar ekonomi dunia. Besarannya mencapai 15 persen dan berlaku selama 150 hari.


Meski demikian, WSJ menyebut rencana tersebut belum diambil sebagai keputusan final. Pemerintah kemungkinan akan menunda pelaksanaannya, sembari mencari dasar hukum yang lebih kuat untuk memberlakukan kebijakan ini.

Dalam laporan WSJ yang dikutip Mint, terdapat dua pendekatan yang kini tengah dikaji oleh pejabat AS. 
Langkah pertama adalah memanfaatkan klausul yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam Undang-Undang Perdagangan 1974. Ketentuan ini memungkinkan pemerintah menetapkan tarif sementara hingga 15 persen selama 150 hari, sebagai respons atas ketidakseimbangan perdagangan.
Strategi ini disebut sebagai jembatan hukum agar Trump punya cukup waktu menyusun tarif permanen bagi mitra dagang utama melalui jalur hukum lain.

Namun, pendekatan kedua yang lebih kompleks akan melibatkan proses pemberitahuan dan komentar publik. 

Meski memakan waktu lebih lama, jalur ini dinilai lebih kuat secara hukum dibandingkan pendekatan sebelumnya yang dinyatakan inkonstitusional oleh pengadilan.

“Ketentuan alternatif tersebut sudah digunakan berkali-kali sebelumnya, termasuk dalam kebijakan tarif Trump terhadap China pada masa jabatan pertamanya,” tulis WSJ.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Kamis menegaskan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai opsi. 

“Pemerintah sedang mempertimbangkan opsi lain untuk menerapkan tarif sambil mengajukan banding atas putusan pengadilan,” ujarnya, meski ia enggan membeberkan lebih jauh.

Sebelumnya, panel tiga hakim dari Pengadilan Perdagangan Internasional AS memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977 (IEEPA) untuk menetapkan keadaan darurat nasional dan mengenakan tarif impor dari berbagai negara.

Meski begitu, langkah Trump belum sepenuhnya terhenti. Pada Kamis, Pengadilan Banding untuk Sirkuit Federal mengizinkan pemerintahan Trump tetap memungut tarif berdasarkan UU darurat tersebut, setidaknya untuk sementara waktu, sambil menunggu proses banding atas putusan pengadilan perdagangan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya