Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Hasil Survei Indikator Tak akan Ubah Status Ijazah Jokowi

JUMAT, 30 MEI 2025 | 09:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani memberi tanggapan terkait survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan 66,9 persen responden tidak percaya isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

"Mau 100 persen responden mengakui bahwa ijazah Jokowi asli, itu tidak akan mengubah status ijazah menjadi asli atau palsu. Survei tidak bisa mengubah apa pun," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Jumat 30 Mei 2025.

Buni Yani mengatakan, lembaga survei yang membantu Jokowi untuk mengubah persepsi publik agar publik percaya ijazah Jokowi itu asli melalui surveinya adalah lembaga yang perlu dipertanyakan kredibilitasnya.


"Sungguh menyedihkan lembaga survei dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak mulia. Seharusnya publik fokus meneliti keaslian ijazah Jokowi, bukan mempengaruhi persepsi publik," kata Buni Yani.

Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan bahwa hasil survei  Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan 66,9 persen publik tidak percaya dirinya memalsukan ijazah menunjukkan masyarakat punya logika dan nalar yang sehat. 

Sebaliknya, untuk aduan ijazah palsu, logika yang digunakan oleh para pengadu tidak masuk logika. 

“Logika aduan ijazah palsu memang nggak masuk. Saya kira 66,9 persen yang menyampaikan ketidakpercayaannya itu,” kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Rabu 28 Mei 2025.

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 66,9 responden menyatakan tidak percaya Joko Widodo telah melakukan pemalsuan ijazah.

Data tersebut ditemukan Indikator ketika mensurvei tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga negara dan pemberantasan korupsi yang turut mengusut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.



Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya