Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Hasil Survei Indikator Tak akan Ubah Status Ijazah Jokowi

JUMAT, 30 MEI 2025 | 09:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani memberi tanggapan terkait survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan 66,9 persen responden tidak percaya isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

"Mau 100 persen responden mengakui bahwa ijazah Jokowi asli, itu tidak akan mengubah status ijazah menjadi asli atau palsu. Survei tidak bisa mengubah apa pun," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Jumat 30 Mei 2025.

Buni Yani mengatakan, lembaga survei yang membantu Jokowi untuk mengubah persepsi publik agar publik percaya ijazah Jokowi itu asli melalui surveinya adalah lembaga yang perlu dipertanyakan kredibilitasnya.


"Sungguh menyedihkan lembaga survei dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak mulia. Seharusnya publik fokus meneliti keaslian ijazah Jokowi, bukan mempengaruhi persepsi publik," kata Buni Yani.

Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan bahwa hasil survei  Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan 66,9 persen publik tidak percaya dirinya memalsukan ijazah menunjukkan masyarakat punya logika dan nalar yang sehat. 

Sebaliknya, untuk aduan ijazah palsu, logika yang digunakan oleh para pengadu tidak masuk logika. 

“Logika aduan ijazah palsu memang nggak masuk. Saya kira 66,9 persen yang menyampaikan ketidakpercayaannya itu,” kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Rabu 28 Mei 2025.

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 66,9 responden menyatakan tidak percaya Joko Widodo telah melakukan pemalsuan ijazah.

Data tersebut ditemukan Indikator ketika mensurvei tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga negara dan pemberantasan korupsi yang turut mengusut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.



Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya