Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Hasil Survei Indikator Tak akan Ubah Status Ijazah Jokowi

JUMAT, 30 MEI 2025 | 09:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani memberi tanggapan terkait survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan 66,9 persen responden tidak percaya isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

"Mau 100 persen responden mengakui bahwa ijazah Jokowi asli, itu tidak akan mengubah status ijazah menjadi asli atau palsu. Survei tidak bisa mengubah apa pun," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Jumat 30 Mei 2025.

Buni Yani mengatakan, lembaga survei yang membantu Jokowi untuk mengubah persepsi publik agar publik percaya ijazah Jokowi itu asli melalui surveinya adalah lembaga yang perlu dipertanyakan kredibilitasnya.


"Sungguh menyedihkan lembaga survei dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak mulia. Seharusnya publik fokus meneliti keaslian ijazah Jokowi, bukan mempengaruhi persepsi publik," kata Buni Yani.

Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan bahwa hasil survei  Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan 66,9 persen publik tidak percaya dirinya memalsukan ijazah menunjukkan masyarakat punya logika dan nalar yang sehat. 

Sebaliknya, untuk aduan ijazah palsu, logika yang digunakan oleh para pengadu tidak masuk logika. 

“Logika aduan ijazah palsu memang nggak masuk. Saya kira 66,9 persen yang menyampaikan ketidakpercayaannya itu,” kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Rabu 28 Mei 2025.

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 66,9 responden menyatakan tidak percaya Joko Widodo telah melakukan pemalsuan ijazah.

Data tersebut ditemukan Indikator ketika mensurvei tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga negara dan pemberantasan korupsi yang turut mengusut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya