Berita

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy/RMOL

Politik

Kader PPP Minta Romy Setop Obral Partai!

KAMIS, 29 MEI 2025 | 14:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, tidak membuat kegaduhan dan perpecahan di internal partai jelang Muktamar X.
 
Disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdul Madjid Nampira, selama ini Romy terlalu banyak merugikan PPP. Mulai dari kepemimpinannya yang gagal hingga selalu membuat gaduh dan perpecahan di internal partai.
 
“Saat Romy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR. Namun 2019, karena Romy, kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Romy,” tegas Madjid, dalam keterangannya, Kamis 29 Mei 2025. 
 

 
Madjid menilai, upaya Romy "memperdagangkan" partai saat ini hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi saja.
 
Menurutnya, para kader di daerah telah berjuang sepenuh hati, tanpa lelah, dan tanpa pamrih untuk kebesaran dan menjaga marwah PPP. Namun Romy malah sebaliknya.

“PPP ini terlihat seolah tidak punya marwah dengan diobral sana-sini oleh Romy,” tuturnya.
 
Madjid pun meminta kepada Romy untuk tidak lagi membuat narasi yang mempermalukan PPP di publik. Sebab, hal ini malah akan membuat citra PPP semakin buruk dan tidak diminati masyarakat.
 
“Kalau dilihat di media sosial pun tanggapan netizen terhadap Romy ya negatif. Romy ini mantan koruptor dan semua masyarakat Indonesia tahu. Lebih baik Romy bertaubat, jangan malah mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahannya,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya