Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet/Ist

Politik

Menteri Minim Kinerja dan Bikin Gaduh Layak Diganti

KAMIS, 29 MEI 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, khususnya setelah tujuh bulan pemerintahan berjalan.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno membeberkan, kriteria pembantu presiden yang layak di reshuffle. Evaluasi pertama harus dilakukan berdasarkan kinerja nyata. 

"Kalau kinerjanya tidak oke, ya mesti diganti," ujarnya, lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 29 Mei 2025.


Selain kinerja, analis komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyoroti pentingnya sikap dan komunikasi publik para menteri.

Ia menilai bahwa pejabat publik yang kerap menimbulkan kontroversi, blunder pernyataan, hingga menimbulkan resistensi dari masyarakat, layak untuk diganti.

"Siapa menteri yang omongannya selalu jadi bahan bully dan menuai protes dari publik? Menteri seperti itu harus dievaluasi," tegasnya.

Adi menambahkan, kemampuan komunikasi publik juga merupakan aspek penting dari penilaian menteri. Ia menilai gaya komunikasi yang buruk dapat merusak citra pemerintah.

"Penyampaian kepada publik harus baik. Kalau tidak, itu bisa mereduksi citra positif pemerintahan," tuturnya.

Ia mendorong Presiden Prabowo untuk mengevaluasi secara objektif dan menerapkan mekanisme reward and punishment demi menjaga efektivitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya