Berita

Presiden Prabowo Subianto/Istimewa

Politik

Sekarang Saat yang Tepat bagi Presiden Beri Reward and Punishment

KAMIS, 29 MEI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Masa tujuh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sudah cukup untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya di kabinet.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, publik melihat masa tujuh bulan ini sebagai periode yang pas untuk menentukan apakah para menteri, wakil menteri, dan kepala badan layak dipertahankan atau perlu diganti.

"Saya kira ini adalah waktu yang cukup sebenarnya untuk memberikan reward and punishment," kata Adi lewat kanal YouTube pribadinya, Kamis 29 Mei 2025.


Menurut Adi, reshuffle kali ini penting dan menjadi atensi, karena para pembantu presiden sudah diberikan kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka bisa bekerja sesuai dengan keinginan presiden atau tidak.

"Waktu tujuh bulan ini sebenarnya dilihat publik adalah waktu yang sangat pas dan cocok, apakah para pembantu presiden itu memang layak diganti atau layak untuk dilanjutkan kepemimpinannya," tegas Adi.

Ia juga menyoroti dinamika politik dan ekonomi nasional serta gejolak di level internasional yang menuntut penyegaran kabinet, terutama bagi menteri-menteri yang dinilai tidak memenuhi target dan ekspektasi presiden.

Adi menekankan pembenahan perlu dilakukan agar visi dan misi presiden dapat diterjemahkan dan dituntaskan secara maksimal.

"Visi, misi, dan keinginan presiden sebenarnya diarahkan untuk menyelesaikan problem-problem kebangsaan," tandas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya