Berita

Ilustrasi/net

Bisnis

Pemerintah Diminta Siapkan Strategi Lindungi Mahasiswa Indonesia di Harvard

KAMIS, 29 MEI 2025 | 10:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional, menyusul pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pertukaran Pengunjung oleh Presiden Donald Trump. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari tekanan pemerintah terhadap institusi pendidikan tinggi yang dinilai tidak sejalan dengan agenda nasional "America First".

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menyebut kebijakan ini berpotensi berdampak luas terhadap pendidikan tinggi global. 


"Kebijakan Trump ini dapat mengganggu operasional universitas, merusak reputasinya, dan memengaruhi mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia," ujar Didik lewat akun X miliknya, Kamis 29 Mei 2025. 

Harvard pun menggugat kebijakan Trump dan saat ini Pengadilan Distrik Massachusetts telah menangguhkan sementara larangan terhadap mahasiswa internasional.

Universitas lain di AS juga berpotensi menghadapi tekanan serupa, mengubah lanskap pendidikan tinggi di negara itu.

Didik pun mendorong pemerintah Indonesia  bersiap menghadapi kemungkinan pelebaran kebijakan proteksionis ini.

"Indonesia perlu mempersiapkan strategi untuk melindungi mahasiswanya dan mendiversifikasi kerja sama internasional untuk mengurangi dampak kebijakan proteksionis AS," jelasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya