Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

PDIP Punya Peran Penting Melibas Menteri Peninggalan Jokowi

KAMIS, 29 MEI 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kritik PDIP terhadap beberapa menteri warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di pemerintahan Prabowo Subianto merupakan hal yang masuk akal.

Hal itu disampaikan analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga ketika ditanya soal perang antara PDIP dan Jokowi memanas yang ditandai dengan pernyataan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Ia mengatakan menteri-menteri warisan Jokowi memang cocok untuk menjadi bahan kritik pedas terlebih kinerja mereka kerap menjadi polemik di tengah masyarakat.


“Budi Arie Setiadi, Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, dan Raja Juli kiranya memang layak dikritik. Mereka ini selain kinerjanya rendah juga kerap menimbulkan kontroversial,” kata Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Rabu, 28 Mei 2025.

“Karena itu, wajar kalau PDIP mengkritik para menteri warisan Jokowi tersebut,” sambungnya.

Menurutnya, hal yang lumrah jika PDIP mengkritisi pemerintah, terlebih sudah menisbatkan diri menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

“Sebagai partai di luar pemerintah memang sudah seharusnya melakukan pengawasan terhadap para menteri. Salah satu hasil pengawasan itu diimplementasikan melalui kritik terhadap menteri yang bersangkutan,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika tidak ada kontrol dari pihak oposisi, maka hal itu akan tampak aneh di mata masyarakat lantaran tidak adanya check and balances.

“Karena itu, justru menjadi aneh bila PDIP tidak melakukan kritik terhadap menteri yang kinerjanya rendah dan kontroversial. PDIP tentu akan dinilai mandul bila tidak melakukan pengawasan,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya