Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

PDIP Punya Peran Penting Melibas Menteri Peninggalan Jokowi

KAMIS, 29 MEI 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kritik PDIP terhadap beberapa menteri warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di pemerintahan Prabowo Subianto merupakan hal yang masuk akal.

Hal itu disampaikan analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga ketika ditanya soal perang antara PDIP dan Jokowi memanas yang ditandai dengan pernyataan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Ia mengatakan menteri-menteri warisan Jokowi memang cocok untuk menjadi bahan kritik pedas terlebih kinerja mereka kerap menjadi polemik di tengah masyarakat.


“Budi Arie Setiadi, Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, dan Raja Juli kiranya memang layak dikritik. Mereka ini selain kinerjanya rendah juga kerap menimbulkan kontroversial,” kata Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Rabu, 28 Mei 2025.

“Karena itu, wajar kalau PDIP mengkritik para menteri warisan Jokowi tersebut,” sambungnya.

Menurutnya, hal yang lumrah jika PDIP mengkritisi pemerintah, terlebih sudah menisbatkan diri menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

“Sebagai partai di luar pemerintah memang sudah seharusnya melakukan pengawasan terhadap para menteri. Salah satu hasil pengawasan itu diimplementasikan melalui kritik terhadap menteri yang bersangkutan,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika tidak ada kontrol dari pihak oposisi, maka hal itu akan tampak aneh di mata masyarakat lantaran tidak adanya check and balances.

“Karena itu, justru menjadi aneh bila PDIP tidak melakukan kritik terhadap menteri yang kinerjanya rendah dan kontroversial. PDIP tentu akan dinilai mandul bila tidak melakukan pengawasan,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya