Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam satu momen bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

PDIP Seperti Sedang Tegur Jokowi Jangan Post Power Syndrome

RABU, 28 MEI 2025 | 17:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tertuju kepada sejumlah menteri warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dianggap sebagai teguran.

Direktur Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara, menilai kritik PDIP kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, sebenarnya bentuk teguran tidak langsung kepada Jokowi.

Apalagi, dia mendapati sejumlah kader PDIP melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus judi online (judol).


"Ya ada nuansa bahwa PDIP saat ini menjadi antitesa bagi Jokowi," ujar Igor saat dihubungi RMOL, pada Rabu, 28 Mei 2025.

Menurut Igor, ada kekecewaan yang amat besar dari PDIP kepada Jokowi. Sehingga kritik juga diarahkan kepada menteri-menteri Jokowi yang kembali mendapat jabatan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya bagaimanapun salah satu faktor penting Jokowi bisa menjadi Walikota, Gubernur, dan Presiden RI selain elektabilitas adalah dukungan partai, yaitu PDIP," tuturnya.

Oleh karena itu, langkah PDIP mengkritik dan melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri hanya sekadar simbol yang dimunculkan PDIP, supaya Jokowi menyadari bahwa saat ini dirinya tak lagi punya kekuasaan.

"Bagi PDIP kepemimpinan Jokowi sudah berakhir. Jadi PDIP seperti bilang ke Jokowi jangan post power syndrome," tandas Igor. 

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya