Berita

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Letjen (Purn) Djaka Budi Utama/Istimewa

Politik

Penunjukan Djaka Budi Utama di Bea Cukai untuk Tanggapi Situasi Abnormal

RABU, 28 MEI 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan adanya situasi genting di sektor pengawasan perbatasan dan penyelundupan.

“Biasanya penyelundupan itu memang dari jalur laut. Jalur udara memang agak repot karena lewat bandara dan bea cukai dan lain-lain,” kata pengamat militer dan keamanan, Selamat Ginting, lewat kanal YouTube "Forum Keadilan TV", Rabu 28 Mei 2025.

Djaka Budi Utama sendiri adalah mantan perwira intelijen yang pernah tergabung dalam Tim Mawar Kopassus. 


Menurut Ginting, penunjukan jenderal purnawirawan ke posisi Dirjen Bea Cukai bukan hal lazim. Tetapi bisa dimaklumi kalau dilihat dari situasi yang tidak normal.

Pemerintah sepertinya menilai persoalan di Bea Cukai serupa dengan kondisi luar biasa yang terjadi di Kejaksaan, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan yang tidak biasa pula.

"Artinya sama dengan kasus TNI jaga kantor Kejaksaan karena ada situasi abnormal, sehingga harus diatasi dengan situasi yang sama ditangani secara abnormal juga," jelasnya.

Djaka Budi Utama mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto mengawal kinerja Ditjen Bea Cukai dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan.

Ia mengungkap, sejauh ini masih banyak pelabuhan-pelabuhan gelap.

Sehingga, jebolan Akademi Militer 1990 itu berencana menggandeng aparat TNI-Polri dalam memberantas praktik penyelundupan yang selama ini masih menjadi celah dalam sistem penerimaan negara.

"Mungkin salah satu intinya adalah untuk itu, memastikan tidak ada penyelundupan atau mengurangi penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” ungkap Djaka Budi Utama.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya