Berita

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Letjen (Purn) Djaka Budi Utama/Istimewa

Politik

Penunjukan Djaka Budi Utama di Bea Cukai untuk Tanggapi Situasi Abnormal

RABU, 28 MEI 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan adanya situasi genting di sektor pengawasan perbatasan dan penyelundupan.

“Biasanya penyelundupan itu memang dari jalur laut. Jalur udara memang agak repot karena lewat bandara dan bea cukai dan lain-lain,” kata pengamat militer dan keamanan, Selamat Ginting, lewat kanal YouTube "Forum Keadilan TV", Rabu 28 Mei 2025.

Djaka Budi Utama sendiri adalah mantan perwira intelijen yang pernah tergabung dalam Tim Mawar Kopassus. 


Menurut Ginting, penunjukan jenderal purnawirawan ke posisi Dirjen Bea Cukai bukan hal lazim. Tetapi bisa dimaklumi kalau dilihat dari situasi yang tidak normal.

Pemerintah sepertinya menilai persoalan di Bea Cukai serupa dengan kondisi luar biasa yang terjadi di Kejaksaan, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan yang tidak biasa pula.

"Artinya sama dengan kasus TNI jaga kantor Kejaksaan karena ada situasi abnormal, sehingga harus diatasi dengan situasi yang sama ditangani secara abnormal juga," jelasnya.

Djaka Budi Utama mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto mengawal kinerja Ditjen Bea Cukai dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan.

Ia mengungkap, sejauh ini masih banyak pelabuhan-pelabuhan gelap.

Sehingga, jebolan Akademi Militer 1990 itu berencana menggandeng aparat TNI-Polri dalam memberantas praktik penyelundupan yang selama ini masih menjadi celah dalam sistem penerimaan negara.

"Mungkin salah satu intinya adalah untuk itu, memastikan tidak ada penyelundupan atau mengurangi penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” ungkap Djaka Budi Utama.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya