Berita

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Letjen (Purn) Djaka Budi Utama/Istimewa

Politik

Penunjukan Djaka Budi Utama di Bea Cukai untuk Tanggapi Situasi Abnormal

RABU, 28 MEI 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan adanya situasi genting di sektor pengawasan perbatasan dan penyelundupan.

“Biasanya penyelundupan itu memang dari jalur laut. Jalur udara memang agak repot karena lewat bandara dan bea cukai dan lain-lain,” kata pengamat militer dan keamanan, Selamat Ginting, lewat kanal YouTube "Forum Keadilan TV", Rabu 28 Mei 2025.

Djaka Budi Utama sendiri adalah mantan perwira intelijen yang pernah tergabung dalam Tim Mawar Kopassus. 


Menurut Ginting, penunjukan jenderal purnawirawan ke posisi Dirjen Bea Cukai bukan hal lazim. Tetapi bisa dimaklumi kalau dilihat dari situasi yang tidak normal.

Pemerintah sepertinya menilai persoalan di Bea Cukai serupa dengan kondisi luar biasa yang terjadi di Kejaksaan, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan yang tidak biasa pula.

"Artinya sama dengan kasus TNI jaga kantor Kejaksaan karena ada situasi abnormal, sehingga harus diatasi dengan situasi yang sama ditangani secara abnormal juga," jelasnya.

Djaka Budi Utama mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto mengawal kinerja Ditjen Bea Cukai dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan.

Ia mengungkap, sejauh ini masih banyak pelabuhan-pelabuhan gelap.

Sehingga, jebolan Akademi Militer 1990 itu berencana menggandeng aparat TNI-Polri dalam memberantas praktik penyelundupan yang selama ini masih menjadi celah dalam sistem penerimaan negara.

"Mungkin salah satu intinya adalah untuk itu, memastikan tidak ada penyelundupan atau mengurangi penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” ungkap Djaka Budi Utama.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya