Berita

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Letjen (Purn) Djaka Budi Utama/Istimewa

Politik

Penunjukan Djaka Budi Utama di Bea Cukai untuk Tanggapi Situasi Abnormal

RABU, 28 MEI 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan adanya situasi genting di sektor pengawasan perbatasan dan penyelundupan.

“Biasanya penyelundupan itu memang dari jalur laut. Jalur udara memang agak repot karena lewat bandara dan bea cukai dan lain-lain,” kata pengamat militer dan keamanan, Selamat Ginting, lewat kanal YouTube "Forum Keadilan TV", Rabu 28 Mei 2025.

Djaka Budi Utama sendiri adalah mantan perwira intelijen yang pernah tergabung dalam Tim Mawar Kopassus. 


Menurut Ginting, penunjukan jenderal purnawirawan ke posisi Dirjen Bea Cukai bukan hal lazim. Tetapi bisa dimaklumi kalau dilihat dari situasi yang tidak normal.

Pemerintah sepertinya menilai persoalan di Bea Cukai serupa dengan kondisi luar biasa yang terjadi di Kejaksaan, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan yang tidak biasa pula.

"Artinya sama dengan kasus TNI jaga kantor Kejaksaan karena ada situasi abnormal, sehingga harus diatasi dengan situasi yang sama ditangani secara abnormal juga," jelasnya.

Djaka Budi Utama mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto mengawal kinerja Ditjen Bea Cukai dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan.

Ia mengungkap, sejauh ini masih banyak pelabuhan-pelabuhan gelap.

Sehingga, jebolan Akademi Militer 1990 itu berencana menggandeng aparat TNI-Polri dalam memberantas praktik penyelundupan yang selama ini masih menjadi celah dalam sistem penerimaan negara.

"Mungkin salah satu intinya adalah untuk itu, memastikan tidak ada penyelundupan atau mengurangi penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” ungkap Djaka Budi Utama.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya