Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

Makin Panas, Trump Ancam Batalkan Kontrak Harvard

RABU, 28 MEI 2025 | 12:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan antara Pemerintahan Presiden Donald Trump dan Universitas Harvard semakin tegang setelah muncul wacana pemerintah untuk membatalkan semua kontrak federal dengan universitas ternama itu.

Komisioner Federal Acquisition Service, Josh Gruenbaum, mengirim surat yang meminta semua lembaga federal untuk meninjau kontrak mereka dengan Harvard. Jika kontrak dianggap tidak penting, lembaga diminta mengakhirinya dan mencari penyedia jasa lain.

Menurut sumber yang mengetahui isu ini, nilai kontrak tersebut mencapai sekitar 100 juta Dolar AS.


“Administrasi Layanan Umum AS (GSA) sedang membantu semua lembaga federal untuk meninjau, menghentikan, atau memindahkan kontrak mereka dari Harvard dan afiliasinya,” bunyi surat itu, dikutip dari Bloomberg pada Rabu, 28 Mei 2025.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan bahwa semua kontrak federal sejalan dengan prioritas strategis negara.

Surat yang pertama kali diberitakan oleh New York Times itu juga meminta laporan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait status kontrak dengan Harvard paling lambat 6 Juni.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintah AS  terhadap universitas-universitas besar. Trump menuding Harvard dan kampus-kampus elit lainnya gagal menangani masalah antisemitisme dan terlalu mendukung agenda keragaman yang dianggap bias ke kiri.

Pemerintah juga menekan kampus lain seperti Columbia, Cornell, dan Northwestern untuk mengubah kebijakan mereka secara besar-besaran. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kebebasan akademik, kebebasan berbicara, dan potensi intervensi pemerintah yang berlebihan.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan memerintahkan semua kedutaan besar AS untuk menghentikan wawancara visa pelajar baru. Pemerintah ingin memperketat pemeriksaan latar belakang pelamar, termasuk media sosial mereka, sebuah kebijakan yang bisa berdampak besar pada mahasiswa internasional.

Harvard menjadi sasaran utama dalam kampanye ini. Pemerintah telah menangguhkan dana penelitian senilai lebih dari 2,6 miliar dolar AS dan melarang pemberian dana baru. 

Trump juga beberapa kali menyerukan pencabutan status bebas pajak Harvard, yang akan sangat memengaruhi keuangan universitas, meskipun kampus itu memiliki dana abadi sebesar 53 miliar Dolar AS.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya