Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

Makin Panas, Trump Ancam Batalkan Kontrak Harvard

RABU, 28 MEI 2025 | 12:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan antara Pemerintahan Presiden Donald Trump dan Universitas Harvard semakin tegang setelah muncul wacana pemerintah untuk membatalkan semua kontrak federal dengan universitas ternama itu.

Komisioner Federal Acquisition Service, Josh Gruenbaum, mengirim surat yang meminta semua lembaga federal untuk meninjau kontrak mereka dengan Harvard. Jika kontrak dianggap tidak penting, lembaga diminta mengakhirinya dan mencari penyedia jasa lain.

Menurut sumber yang mengetahui isu ini, nilai kontrak tersebut mencapai sekitar 100 juta Dolar AS.


“Administrasi Layanan Umum AS (GSA) sedang membantu semua lembaga federal untuk meninjau, menghentikan, atau memindahkan kontrak mereka dari Harvard dan afiliasinya,” bunyi surat itu, dikutip dari Bloomberg pada Rabu, 28 Mei 2025.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan bahwa semua kontrak federal sejalan dengan prioritas strategis negara.

Surat yang pertama kali diberitakan oleh New York Times itu juga meminta laporan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait status kontrak dengan Harvard paling lambat 6 Juni.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintah AS  terhadap universitas-universitas besar. Trump menuding Harvard dan kampus-kampus elit lainnya gagal menangani masalah antisemitisme dan terlalu mendukung agenda keragaman yang dianggap bias ke kiri.

Pemerintah juga menekan kampus lain seperti Columbia, Cornell, dan Northwestern untuk mengubah kebijakan mereka secara besar-besaran. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kebebasan akademik, kebebasan berbicara, dan potensi intervensi pemerintah yang berlebihan.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan memerintahkan semua kedutaan besar AS untuk menghentikan wawancara visa pelajar baru. Pemerintah ingin memperketat pemeriksaan latar belakang pelamar, termasuk media sosial mereka, sebuah kebijakan yang bisa berdampak besar pada mahasiswa internasional.

Harvard menjadi sasaran utama dalam kampanye ini. Pemerintah telah menangguhkan dana penelitian senilai lebih dari 2,6 miliar dolar AS dan melarang pemberian dana baru. 

Trump juga beberapa kali menyerukan pencabutan status bebas pajak Harvard, yang akan sangat memengaruhi keuangan universitas, meskipun kampus itu memiliki dana abadi sebesar 53 miliar Dolar AS.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya