Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

Makin Panas, Trump Ancam Batalkan Kontrak Harvard

RABU, 28 MEI 2025 | 12:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan antara Pemerintahan Presiden Donald Trump dan Universitas Harvard semakin tegang setelah muncul wacana pemerintah untuk membatalkan semua kontrak federal dengan universitas ternama itu.

Komisioner Federal Acquisition Service, Josh Gruenbaum, mengirim surat yang meminta semua lembaga federal untuk meninjau kontrak mereka dengan Harvard. Jika kontrak dianggap tidak penting, lembaga diminta mengakhirinya dan mencari penyedia jasa lain.

Menurut sumber yang mengetahui isu ini, nilai kontrak tersebut mencapai sekitar 100 juta Dolar AS.


“Administrasi Layanan Umum AS (GSA) sedang membantu semua lembaga federal untuk meninjau, menghentikan, atau memindahkan kontrak mereka dari Harvard dan afiliasinya,” bunyi surat itu, dikutip dari Bloomberg pada Rabu, 28 Mei 2025.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan bahwa semua kontrak federal sejalan dengan prioritas strategis negara.

Surat yang pertama kali diberitakan oleh New York Times itu juga meminta laporan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait status kontrak dengan Harvard paling lambat 6 Juni.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintah AS  terhadap universitas-universitas besar. Trump menuding Harvard dan kampus-kampus elit lainnya gagal menangani masalah antisemitisme dan terlalu mendukung agenda keragaman yang dianggap bias ke kiri.

Pemerintah juga menekan kampus lain seperti Columbia, Cornell, dan Northwestern untuk mengubah kebijakan mereka secara besar-besaran. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kebebasan akademik, kebebasan berbicara, dan potensi intervensi pemerintah yang berlebihan.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan memerintahkan semua kedutaan besar AS untuk menghentikan wawancara visa pelajar baru. Pemerintah ingin memperketat pemeriksaan latar belakang pelamar, termasuk media sosial mereka, sebuah kebijakan yang bisa berdampak besar pada mahasiswa internasional.

Harvard menjadi sasaran utama dalam kampanye ini. Pemerintah telah menangguhkan dana penelitian senilai lebih dari 2,6 miliar dolar AS dan melarang pemberian dana baru. 

Trump juga beberapa kali menyerukan pencabutan status bebas pajak Harvard, yang akan sangat memengaruhi keuangan universitas, meskipun kampus itu memiliki dana abadi sebesar 53 miliar Dolar AS.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Iran Ancam Gunakan Segala Cara untuk Hadapi Agresi AS

Minggu, 02 Agustus 2026 | 16:01

Serangan Israel Luluhlantakkan Gudang Obat Rumah Sakit Gaza

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:25

GP Al-Washliyah Dukung Kapolri Jadikan Semangat Hoegeng Budaya Kerja Polri

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:12

Kemensos Terbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Virtual

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:04

PM Thailand Dijadwalkan Kunjungi Indonesia pada 3-4 Agustus

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:45

Bea Cukai Bongkar Dua Kontainer Berisi 7,8 Juta Batang Rokok Ilegal di Sulsel

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:43

BRI Peduli Bantu Peternak Sapi Perah Malang Naik Kelas Lewat Klaster Unggulan

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:33

AS Terapkan Deposit Visa untuk 50 Negara hingga Rp360 Juta

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:22

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Berawal dari Keresahan, Rabundo Tembus Pasar Nasional Berkat Pendampingan BRI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:03

Selengkapnya