Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

Makin Panas, Trump Ancam Batalkan Kontrak Harvard

RABU, 28 MEI 2025 | 12:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan antara Pemerintahan Presiden Donald Trump dan Universitas Harvard semakin tegang setelah muncul wacana pemerintah untuk membatalkan semua kontrak federal dengan universitas ternama itu.

Komisioner Federal Acquisition Service, Josh Gruenbaum, mengirim surat yang meminta semua lembaga federal untuk meninjau kontrak mereka dengan Harvard. Jika kontrak dianggap tidak penting, lembaga diminta mengakhirinya dan mencari penyedia jasa lain.

Menurut sumber yang mengetahui isu ini, nilai kontrak tersebut mencapai sekitar 100 juta Dolar AS.


“Administrasi Layanan Umum AS (GSA) sedang membantu semua lembaga federal untuk meninjau, menghentikan, atau memindahkan kontrak mereka dari Harvard dan afiliasinya,” bunyi surat itu, dikutip dari Bloomberg pada Rabu, 28 Mei 2025.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan bahwa semua kontrak federal sejalan dengan prioritas strategis negara.

Surat yang pertama kali diberitakan oleh New York Times itu juga meminta laporan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait status kontrak dengan Harvard paling lambat 6 Juni.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintah AS  terhadap universitas-universitas besar. Trump menuding Harvard dan kampus-kampus elit lainnya gagal menangani masalah antisemitisme dan terlalu mendukung agenda keragaman yang dianggap bias ke kiri.

Pemerintah juga menekan kampus lain seperti Columbia, Cornell, dan Northwestern untuk mengubah kebijakan mereka secara besar-besaran. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kebebasan akademik, kebebasan berbicara, dan potensi intervensi pemerintah yang berlebihan.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan memerintahkan semua kedutaan besar AS untuk menghentikan wawancara visa pelajar baru. Pemerintah ingin memperketat pemeriksaan latar belakang pelamar, termasuk media sosial mereka, sebuah kebijakan yang bisa berdampak besar pada mahasiswa internasional.

Harvard menjadi sasaran utama dalam kampanye ini. Pemerintah telah menangguhkan dana penelitian senilai lebih dari 2,6 miliar dolar AS dan melarang pemberian dana baru. 

Trump juga beberapa kali menyerukan pencabutan status bebas pajak Harvard, yang akan sangat memengaruhi keuangan universitas, meskipun kampus itu memiliki dana abadi sebesar 53 miliar Dolar AS.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

"Surat" dari MSCI, Gempa di IHSG

Sabtu, 31 Januari 2026 | 08:06

Jelang Harlah ke-100 NU, Ribuan Warga Nahdliyyin Padati Istora Senayan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:58

Sebelum Letakkan Jabatan, Mahendra Siregar Beri Sinyal Positif untuk Danantara

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:51

Kevin Warsh, Veteran Bank Sentral Calon Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:41

OJK Buka Pintu bagi Danantara dalam Rencana Demutualisasi BEI

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:17

Donald Trump Resmi Tunjuk Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:04

Pantai Larangan Tegal Penuh Kayu Gelondongan dari Gunung Slamet

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:29

Polri di Bawah Presiden Pastikan Tugas Kamtibmas Berjalan Baik

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:06

Yel-yel Panitia Haji

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:49

LaNyalla Dorong Pemulihan Cepat Ekosistem Pulau Gili Iyang

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:20

Selengkapnya