Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

Makin Panas, Trump Ancam Batalkan Kontrak Harvard

RABU, 28 MEI 2025 | 12:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan antara Pemerintahan Presiden Donald Trump dan Universitas Harvard semakin tegang setelah muncul wacana pemerintah untuk membatalkan semua kontrak federal dengan universitas ternama itu.

Komisioner Federal Acquisition Service, Josh Gruenbaum, mengirim surat yang meminta semua lembaga federal untuk meninjau kontrak mereka dengan Harvard. Jika kontrak dianggap tidak penting, lembaga diminta mengakhirinya dan mencari penyedia jasa lain.

Menurut sumber yang mengetahui isu ini, nilai kontrak tersebut mencapai sekitar 100 juta Dolar AS.


“Administrasi Layanan Umum AS (GSA) sedang membantu semua lembaga federal untuk meninjau, menghentikan, atau memindahkan kontrak mereka dari Harvard dan afiliasinya,” bunyi surat itu, dikutip dari Bloomberg pada Rabu, 28 Mei 2025.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan bahwa semua kontrak federal sejalan dengan prioritas strategis negara.

Surat yang pertama kali diberitakan oleh New York Times itu juga meminta laporan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait status kontrak dengan Harvard paling lambat 6 Juni.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintah AS  terhadap universitas-universitas besar. Trump menuding Harvard dan kampus-kampus elit lainnya gagal menangani masalah antisemitisme dan terlalu mendukung agenda keragaman yang dianggap bias ke kiri.

Pemerintah juga menekan kampus lain seperti Columbia, Cornell, dan Northwestern untuk mengubah kebijakan mereka secara besar-besaran. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kebebasan akademik, kebebasan berbicara, dan potensi intervensi pemerintah yang berlebihan.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan memerintahkan semua kedutaan besar AS untuk menghentikan wawancara visa pelajar baru. Pemerintah ingin memperketat pemeriksaan latar belakang pelamar, termasuk media sosial mereka, sebuah kebijakan yang bisa berdampak besar pada mahasiswa internasional.

Harvard menjadi sasaran utama dalam kampanye ini. Pemerintah telah menangguhkan dana penelitian senilai lebih dari 2,6 miliar dolar AS dan melarang pemberian dana baru. 

Trump juga beberapa kali menyerukan pencabutan status bebas pajak Harvard, yang akan sangat memengaruhi keuangan universitas, meskipun kampus itu memiliki dana abadi sebesar 53 miliar Dolar AS.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya