Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Dana APBN untuk Parpol Bisa Picu Motif Cari Untung

RABU, 28 MEI 2025 | 11:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai tidak rasional apabila partai politik mendapatkan subsidi atau bantuan dana dari negara, bahkan sekalipun kondisi keuangan negara sedang dalam keadaan baik dan kondusif. 

Dia menegaskan bahwa partai politik seharusnya mandiri secara finansial karena mayoritas kadernya berasal dari kalangan yang berkecukupan.

“Partai politik adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang secara ekonomi serba berkecukupan. Banyak dari mereka berasal dari kalangan pengusaha, pebisnis, dan pesohor yang memiliki keuangan berlimpah,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 28 Mei 2025.


Menurutnya, partai politik memang bagian dari demokrasi, namun bukan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Karena itu, ia menilai pendanaan partai seharusnya tidak menjadi tanggung jawab negara.

“Pendanaan partai politik jangan dibebankan ke negara, tapi kepada kader-kadernya sendiri. Dalam banyak hal, mereka adalah orang-orang yang mampu secara keuangan,” tegasnya.

Adi juga mengkhawatirkan jika dana APBN dialokasikan dalam jumlah besar kepada partai politik, hal ini dapat memicu lahirnya partai-partai baru yang hanya bertujuan untuk mengeruk bantuan dari negara, bukan untuk memperkuat demokrasi atau menciptakan pemilu yang adil.

“Besok lahir satu partai, besoknya lagi 10 partai, muncul lagi 100 partai, tujuan cuma satu bukan ingin memperkuat iklim demokrasi, bukan untuk menciptakan pemilu yang adil, tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dari negara, itu yang kita khawatirkan," jelasnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menekankan, partai politik harus bersifat independen secara pendanaan dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. 

“Oleh karena itu bagi saya secara prinsip memang tidak seharusnya partai politik itu berharap betul dari pendanaan dari APBN ataupun dari pemerintah karena partai politik itu sifatnya independen," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya