Pengamat politik Adi Prayitno menilai tidak rasional apabila partai politik mendapatkan subsidi atau bantuan dana dari negara, bahkan sekalipun kondisi keuangan negara sedang dalam keadaan baik dan kondusif.
Dia menegaskan bahwa partai politik seharusnya mandiri secara finansial karena mayoritas kadernya berasal dari kalangan yang berkecukupan.
“Partai politik adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang secara ekonomi serba berkecukupan. Banyak dari mereka berasal dari kalangan pengusaha, pebisnis, dan pesohor yang memiliki keuangan berlimpah,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 28 Mei 2025.
Menurutnya, partai politik memang bagian dari demokrasi, namun bukan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Karena itu, ia menilai pendanaan partai seharusnya tidak menjadi tanggung jawab negara.
“Pendanaan partai politik jangan dibebankan ke negara, tapi kepada kader-kadernya sendiri. Dalam banyak hal, mereka adalah orang-orang yang mampu secara keuangan,” tegasnya.
Adi juga mengkhawatirkan jika dana APBN dialokasikan dalam jumlah besar kepada partai politik, hal ini dapat memicu lahirnya partai-partai baru yang hanya bertujuan untuk mengeruk bantuan dari negara, bukan untuk memperkuat demokrasi atau menciptakan pemilu yang adil.
“Besok lahir satu partai, besoknya lagi 10 partai, muncul lagi 100 partai, tujuan cuma satu bukan ingin memperkuat iklim demokrasi, bukan untuk menciptakan pemilu yang adil, tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dari negara, itu yang kita khawatirkan," jelasnya.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu menekankan, partai politik harus bersifat independen secara pendanaan dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
“Oleh karena itu bagi saya secara prinsip memang tidak seharusnya partai politik itu berharap betul dari pendanaan dari APBN ataupun dari pemerintah karena partai politik itu sifatnya independen," pungkasnya.
