Adian PDIP Cium Agenda Tersembunyi di Balik Pembatalan Rapat Ojol

Ada kejanggalan di balik pembatalan rapat dengar pendapat (RDP) yang sempat diagendakan Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas tuntutan ojek online (Ojol).

Anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu bahkan menuding ada aroma kepentingan besar di balik pembatalan rapat pada Senin, 26 Mei 2025 kemarin.

“Ada apa sebenarnya? Masa undangan baru dikirim 25 Mei malam, lalu esok harinya jam 11 pagi dibatalkan karena (alasan) menteri mendampingi presiden. Padahal surat pemberitahuan (rapat) tertanggal (sejak) 23 Mei. Ini lembaga negara, bukan main-main,” kata Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025. 

Wasekjen DPP PDIP ini lantas mengungkap laporan keuangan salah satu aplikator ojol, yakni Gojek yang menunjukkan potensi keuntungan besar dari skema potongan pendapatan. Padahal skema potongan inilah yang dikeluhkan pengemudi ojol. 

“Kuartal ketiga 2024, pendapatan bruto Gojek Rp10,3 triliun, GOTO Rp13,9 triliun. Artinya, 79 persen pendapatan GOTO disumbang dari Gojek,” ungkapnya.

Adian menilai sudah saatnya negara bersikap tegas dan tidak hanya berpihak pada korporasi besar. Transparansi data dan pertemuan terbuka antara pihak aplikator, pemerintah, DPR, dan publik wajib dilakukan.

“Jangan hanya diskusi diam-diam. Ajak media, ajak pakar ekonomi, buka datanya. Kalau memang fair, ayo debat terbuka,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerbitkan regulasi. 

“Permenhub berubah-ubah dalam setahun bisa tiga kali. Negara seharusnya memberi kepastian, bukan kebingungan,” tutupnya.