Berita

Perdana Menteri Kabinet serta Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri dan Diaspora Kenya Musalia Mudavadi dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita/Net

Dunia

Kenya Dukung Rencana Otonomi Sahara Maroko sebagai Satu-satunya Solusi Konflik

SELASA, 27 MEI 2025 | 13:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Republik Kenya secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko sebagai satu-satunya pendekatan yang berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa Sahara. 

Dukungan ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Rabat, usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Perdana Menteri Kabinet serta Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri dan Diaspora Kenya Musalia Mudavadi pada Senin, 26 Mei 2025. 

Dalam pernyataan tersebut, Kenya menegaskan bahwa rencana otonomi yang diusulkan oleh Kerajaan Maroko merupakan satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis atas konflik Sahara. 


Kenya juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama dalam mendorong implementasi inisiatif tersebut.

"Republik Kenya menyambut baik konsensus internasional yang berkembang dan momentum yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mendukung rencana otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Kedua negara juga sepakat mengenai pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik Sahara. 

Kenya dan Maroko menegaskan dukungan terhadap proses politik yang eksklusif di bawah naungan PBB serta mendukung implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2756 (2024).

Selain itu, Kerajaan Maroko menyampaikan apresiasi atas pengakuan Kenya terhadap peran aktif Maroko dalam bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya untuk mendorong solusi damai yang berkelanjutan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Pernyataan ini menandai semakin menguatnya dukungan internasional terhadap rencana otonomi Maroko, yang selama ini dianggap sebagai opsi paling realistis dan dapat diterima untuk mengakhiri salah satu konflik berkepanjangan di kawasan Maghreb tersebut.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya