Berita

Perdana Menteri Kabinet serta Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri dan Diaspora Kenya Musalia Mudavadi dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita/Net

Global

Kenya Dukung Rencana Otonomi Sahara Maroko sebagai Satu-satunya Solusi Konflik

SELASA, 27 MEI 2025 | 13:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Republik Kenya secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko sebagai satu-satunya pendekatan yang berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa Sahara. 

Dukungan ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Rabat, usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Perdana Menteri Kabinet serta Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri dan Diaspora Kenya Musalia Mudavadi pada Senin, 26 Mei 2025. 

Dalam pernyataan tersebut, Kenya menegaskan bahwa rencana otonomi yang diusulkan oleh Kerajaan Maroko merupakan satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis atas konflik Sahara. 


Kenya juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama dalam mendorong implementasi inisiatif tersebut.

"Republik Kenya menyambut baik konsensus internasional yang berkembang dan momentum yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mendukung rencana otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Kedua negara juga sepakat mengenai pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik Sahara. 

Kenya dan Maroko menegaskan dukungan terhadap proses politik yang eksklusif di bawah naungan PBB serta mendukung implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2756 (2024).

Selain itu, Kerajaan Maroko menyampaikan apresiasi atas pengakuan Kenya terhadap peran aktif Maroko dalam bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya untuk mendorong solusi damai yang berkelanjutan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Pernyataan ini menandai semakin menguatnya dukungan internasional terhadap rencana otonomi Maroko, yang selama ini dianggap sebagai opsi paling realistis dan dapat diterima untuk mengakhiri salah satu konflik berkepanjangan di kawasan Maghreb tersebut.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya