Berita

Perdana Menteri Kabinet serta Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri dan Diaspora Kenya Musalia Mudavadi dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita/Net

Dunia

Kenya Dukung Rencana Otonomi Sahara Maroko sebagai Satu-satunya Solusi Konflik

SELASA, 27 MEI 2025 | 13:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Republik Kenya secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko sebagai satu-satunya pendekatan yang berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa Sahara. 

Dukungan ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Rabat, usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Perdana Menteri Kabinet serta Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri dan Diaspora Kenya Musalia Mudavadi pada Senin, 26 Mei 2025. 

Dalam pernyataan tersebut, Kenya menegaskan bahwa rencana otonomi yang diusulkan oleh Kerajaan Maroko merupakan satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis atas konflik Sahara. 


Kenya juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama dalam mendorong implementasi inisiatif tersebut.

"Republik Kenya menyambut baik konsensus internasional yang berkembang dan momentum yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mendukung rencana otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Kedua negara juga sepakat mengenai pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik Sahara. 

Kenya dan Maroko menegaskan dukungan terhadap proses politik yang eksklusif di bawah naungan PBB serta mendukung implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2756 (2024).

Selain itu, Kerajaan Maroko menyampaikan apresiasi atas pengakuan Kenya terhadap peran aktif Maroko dalam bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya untuk mendorong solusi damai yang berkelanjutan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Pernyataan ini menandai semakin menguatnya dukungan internasional terhadap rencana otonomi Maroko, yang selama ini dianggap sebagai opsi paling realistis dan dapat diterima untuk mengakhiri salah satu konflik berkepanjangan di kawasan Maghreb tersebut.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya