Berita

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet/Ist

Politik

Menteri yang Bikin Gaduh Layak Kena Reshuffle

SELASA, 27 MEI 2025 | 13:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kabinet telah dinantikan oleh publik. Reshuffle perlu diberikan kepada menteri-menteri yang berkinerja buruk.

Menurut Analis komunikasi politik Hendri Satrio, menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan juga layak diganti.

“Jadi indikatornya sih ini aja. Bikin gaduh, sama tidak bisa memanage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?” ujar Hensat, sapaan akrabnya, Selasa 27 Mei 2025.


Hensa mencontohkan kasus pergantian Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang digantikan Brian Yuliarto. Menurutnya, Satryo diganti karena memenuhi dua kriteria tersebut.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu mengungkapkan tiga alasan utama reshuffle kabinet, yakni faktor subjektif, faktor politis, dan kinerja buruk.

Soal kinerja buruk, Hensat menyebut ada tiga sumber evaluasi, yaitu penilaian presiden sendiri, lingkaran terdekat presiden, dan masyarakat.

"Masyarakat pasti memberikan evaluasi kepada menteri-menteri ini," tegasnya.

Hensat juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo saat bertemu dengan pemimpin redaksi pada 6 April 2025. Saat itu, Prabowo memberi nilai enam untuk kinerja kabinetnya.

“Itu buat saya adalah isyarat bahwa dia belum puas terhadap kinerjanya serta kemungkinan akan mereshuffle kabinetnya,” ungkap Hensat.

Ia menambahkan, desakan publik untuk reshuffle bukan bertujuan mengganggu pemerintahan, melainkan memberikan masukan agar kinerja kabinet lebih optimal.

“Keinginan publik terhadap pergantian itu bukannya mau gangguin pemerintahan Pak Prabowo. Tapi semata-mata membedakan masukan Pak Prabowo coba deh kalau ini diganti nih menteri-menteri ini diganti, mungkin larinya lebih cepat,” tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya