Berita

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet/Ist

Politik

Menteri yang Bikin Gaduh Layak Kena Reshuffle

SELASA, 27 MEI 2025 | 13:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kabinet telah dinantikan oleh publik. Reshuffle perlu diberikan kepada menteri-menteri yang berkinerja buruk.

Menurut Analis komunikasi politik Hendri Satrio, menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan juga layak diganti.

“Jadi indikatornya sih ini aja. Bikin gaduh, sama tidak bisa memanage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?” ujar Hensat, sapaan akrabnya, Selasa 27 Mei 2025.


Hensa mencontohkan kasus pergantian Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang digantikan Brian Yuliarto. Menurutnya, Satryo diganti karena memenuhi dua kriteria tersebut.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu mengungkapkan tiga alasan utama reshuffle kabinet, yakni faktor subjektif, faktor politis, dan kinerja buruk.

Soal kinerja buruk, Hensat menyebut ada tiga sumber evaluasi, yaitu penilaian presiden sendiri, lingkaran terdekat presiden, dan masyarakat.

"Masyarakat pasti memberikan evaluasi kepada menteri-menteri ini," tegasnya.

Hensat juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo saat bertemu dengan pemimpin redaksi pada 6 April 2025. Saat itu, Prabowo memberi nilai enam untuk kinerja kabinetnya.

“Itu buat saya adalah isyarat bahwa dia belum puas terhadap kinerjanya serta kemungkinan akan mereshuffle kabinetnya,” ungkap Hensat.

Ia menambahkan, desakan publik untuk reshuffle bukan bertujuan mengganggu pemerintahan, melainkan memberikan masukan agar kinerja kabinet lebih optimal.

“Keinginan publik terhadap pergantian itu bukannya mau gangguin pemerintahan Pak Prabowo. Tapi semata-mata membedakan masukan Pak Prabowo coba deh kalau ini diganti nih menteri-menteri ini diganti, mungkin larinya lebih cepat,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya