Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi/RMOL
Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa Indonesia.
Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menanggapi penghapusan artikel opini berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” oleh redaksi detikcom.
"Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik," kata Kristomei dalam dalam keterangan resminya, Senin 26 Mei 2025.
Kristomei menegaskan, bila ada intimidasi terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan pendapat secara sah dan damai merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
"Jika ada warga masyarakat yang mengalami intimidasi, tekanan, atau ancaman, maka langkah yang tepat adalah segera melaporkannya kepada Kepolisian. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut guna mengungkap siapa pelaku sesungguhnya," kata Kristomei.
"Mari sama-sama kita cari, selidiki, temukan, siapa pelaku sebenarnya, sehingga tidak saling curiga dan membuat narasi,
framing yang menyudutkan satu institusi," kata Kristomei.
Diketahui, artikel berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” yang dimuat di
detikcom berisi kritik atas pengangkatan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai yang dinilai melanggar meritokrasi di lingkungan ASN.
Redaksi
detikcom menyampaikan bahwa penghapusan artikel itu dilakukan atas permintaan penulis karena alasan keselamatan dirinya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setelah artikel tersebut tayang, penulis menerima teror berupa diserempet dan didorong di perjalanan hingga terjatuh sebanyak dua kali oleh dua orang tidak dikenal.
Dewan Pers sudah memberikan tanggapan terkait pencabutan tulisan opini atas permintaan penulisnya.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyatakan, redaksi media memang perlu menghormati hak penulis yang menginginkan pencabutan tulisan opini.
"Dewan Pers menanggapi pencabutan tulisan opini yang sempat dimuat dalam laman
detikcom, 22 Mei 2025. Dewan Pers menghormati kebijakan redaksi media, termasuk untuk melakukan koreksi atau pencabutan berita, dalam rangka menjaga akurasi, keberimbangan, dan memenuhi kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ)," kata Komaruddin.
Komaruddin mengatakan, Dewan Pers menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan pers yang telah dijamin dalam Undang-Undang Pers.
