Pemusatan Kekuasaan adalah Bom Waktu

Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak bisa dilepaskan dari pembangunan demokrasi yang  partisipatif. 

Hal ini disampaikan aktivis demokrasi, Titi Anggraini dalam sebuah diskusi bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang dan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI).

"Situasi pemusatan kekuasaan harus dihindari," kata Titi lewat akun X miliknya, Minggu 25 Mei 2025.

Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga tentang tata kelola kekuasaan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. 

Demokrasi yang kuat, menurut Titi, akan memastikan distribusi kekuasaan yang adil dan pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu memperingatkan bahaya dari pemusatan kekuasaan.

Oleh karena itu, tanpa fondasi demokrasi yang kuat, seluruh capaian ekonomi, sosial, dan politik yang ingin diraih berisiko rapuh dan mudah runtuh. 

"Sebab pengalaman selama orde baru membuktikan hal itu hanya akan jadi bom waktu yang membuat segala capaian runtuh," tandasnya.