Berita

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Ist

Politik

Dedi Mulyadi Geser Kiblat Politik Nasional ke Jawa Barat

MINGGU, 25 MEI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jakarta selama ini menjadi pusat perhatian karena statusnya sebagai ibu kota negara dan posisi strategis gubernurnya dalam peta politik nasional.

Namun Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang, episentrum politik nasional kini mulai bergeser dari Jakarta ke Jawa Barat. 

"Jakarta selalu menjadi sorotan karena gubernurnya kerap diproyeksikan sebagai calon pemimpin nasional," ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 25 Mei 2025.


Ia menambahkan bahwa nama-nama seperti Joko Widodo alias Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan telah membuktikan betapa kuatnya posisi Gubernur DKI Jakarta dalam dinamika politik nasional.

Namun, kini Adi menyoroti munculnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai figur yang mulai mengambil alih perhatian publik. 

Kebijakan kontroversial seperti pengiriman anak-anak dengan perilaku menyimpang ke barak militer menjadi salah satu langkah yang menyedot perhatian.

“Wajar kalau kemudian secara perlahan per hari ini satu-satunya kepala daerah yang selalu menjadi pergunjingan tidak ada hari tanpa Dedi Mulyadi,” kata Adi.

Meskipun Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung, memiliki sejumlah kebijakan yang patut diapresiasi seperti perpanjangan jam operasional perpustakaan dan pendekatan spiritual untuk menangani kenakalan remaja, perhatian publik tampaknya lebih tertuju pada Jawa Barat.

Adi menegaskan, konsistensi Dedi Mulyadi dalam menjaga eksposur dan kebijakan populis akan menentukan apakah Jawa Barat benar-benar menjadi episentrum baru politik nasional dalam lima tahun ke depan.

"Lalu apa yang akan terjadi ke depan? kita tunggu saja," tandas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.


Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya