Berita

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Ist

Politik

Dedi Mulyadi Geser Kiblat Politik Nasional ke Jawa Barat

MINGGU, 25 MEI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jakarta selama ini menjadi pusat perhatian karena statusnya sebagai ibu kota negara dan posisi strategis gubernurnya dalam peta politik nasional.

Namun Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang, episentrum politik nasional kini mulai bergeser dari Jakarta ke Jawa Barat. 

"Jakarta selalu menjadi sorotan karena gubernurnya kerap diproyeksikan sebagai calon pemimpin nasional," ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 25 Mei 2025.


Ia menambahkan bahwa nama-nama seperti Joko Widodo alias Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan telah membuktikan betapa kuatnya posisi Gubernur DKI Jakarta dalam dinamika politik nasional.

Namun, kini Adi menyoroti munculnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai figur yang mulai mengambil alih perhatian publik. 

Kebijakan kontroversial seperti pengiriman anak-anak dengan perilaku menyimpang ke barak militer menjadi salah satu langkah yang menyedot perhatian.

“Wajar kalau kemudian secara perlahan per hari ini satu-satunya kepala daerah yang selalu menjadi pergunjingan tidak ada hari tanpa Dedi Mulyadi,” kata Adi.

Meskipun Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung, memiliki sejumlah kebijakan yang patut diapresiasi seperti perpanjangan jam operasional perpustakaan dan pendekatan spiritual untuk menangani kenakalan remaja, perhatian publik tampaknya lebih tertuju pada Jawa Barat.

Adi menegaskan, konsistensi Dedi Mulyadi dalam menjaga eksposur dan kebijakan populis akan menentukan apakah Jawa Barat benar-benar menjadi episentrum baru politik nasional dalam lima tahun ke depan.

"Lalu apa yang akan terjadi ke depan? kita tunggu saja," tandas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya