Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi/Ist
Banyaknya kejanggalan dalam uji forensik di Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi merupakan tanda-tanda bahwa Kepolisian masih berada di bawah pengaruh ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Artiya Kepolisian de facto belum berada di bawah kontrol Presiden Prabowo Subianto," kata peneliti media dan politik Buni Yani dalam keterangannya yang dikutip Minggu 25 Mei 2025.
Buni Yani mengatakan, pemihakan kepolisian kepada Jokowi sangatlah nyata dan tidak bisa ditutupi.
Pertama, mungkin tanpa disadari oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, bahwa ia memberikan kesan kurang baik terhadap Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana yang tidak datang ke Bareskrim untuk memberikan keterangan.
"Seharusnya Djuhandhani paham bahwa Eggi Sudjana tidak bisa datang karena sakit. Namun Djuhandhani sama sekali tidak menyebut Eggi Sujana sedang sakit, seolah-olah Eggi mangkir tanpa alasan yang jelas," kata Buni Yani.
Kedua, Djuhandhani menyebut TPUA tidak terdaftar di AHU Kemenkumham -- yang kembali mau tidak mau bisa ditafsirkan bahwa Djuhandhani memang sengaja ingin memberikan kesan negatif terhadap TPUA ke publik.
"Menurut UU, tidak semua perkumpulan atau organisasi di tengah masyarakat harus berbadan hukum. Begitu juga dengan TPUA," kata Buni Yani.
Dari sini saja, kata Buni Yani, publik bisa membaca Bareskrim tidak netral. Bareskrim terkesan mengambil jarak dengan TPUA, tetapi sebaliknya begitu takzim ke Jokowi.
Untuk hal terakhir ini bisa dilihat dari bahasa tubuh dua penyelidik yang mewawancarai Jokowi selama satu jam untuk 22 pertanyaan.
"Dari foto yang beredar luas di media sosial, kedua penyelidik seperti tidak percaya diri menghadapi Jokowi. Penyelidik menunjukkan bahasa tubuh seolah-olah sedang menghadap atasan. Ini seharusnya tidak terjadi," kata Buni Yani.
