Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi/Ist

Politik

Buni Yani:

Jokowi Masih Kuasai Kepolisian

MINGGU, 25 MEI 2025 | 09:36 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banyaknya kejanggalan dalam uji forensik di Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi merupakan tanda-tanda bahwa Kepolisian masih berada di bawah pengaruh ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Artiya Kepolisian de facto belum berada di bawah kontrol Presiden Prabowo Subianto," kata peneliti media dan politik Buni Yani dalam keterangannya yang dikutip Minggu 25 Mei 2025.

Buni Yani mengatakan, pemihakan kepolisian kepada Jokowi sangatlah nyata dan tidak bisa ditutupi. 


Pertama, mungkin tanpa disadari oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, bahwa ia memberikan kesan kurang baik terhadap Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana yang tidak datang ke Bareskrim untuk memberikan keterangan. 

"Seharusnya Djuhandhani paham bahwa Eggi Sudjana tidak bisa datang karena sakit. Namun Djuhandhani sama sekali tidak menyebut Eggi Sujana sedang sakit, seolah-olah Eggi mangkir tanpa alasan yang jelas," kata Buni Yani.

Kedua, Djuhandhani menyebut TPUA tidak terdaftar di AHU Kemenkumham -- yang kembali mau tidak mau bisa ditafsirkan bahwa Djuhandhani memang sengaja ingin memberikan kesan negatif terhadap TPUA ke publik. 

"Menurut UU, tidak semua perkumpulan atau organisasi di tengah masyarakat harus berbadan hukum. Begitu juga dengan TPUA," kata Buni Yani.

Dari sini saja, kata Buni Yani, publik bisa membaca Bareskrim tidak netral. Bareskrim terkesan mengambil jarak dengan TPUA, tetapi sebaliknya begitu takzim ke Jokowi.

Untuk hal terakhir ini bisa dilihat dari bahasa tubuh dua penyelidik yang mewawancarai Jokowi selama satu jam untuk 22 pertanyaan. 

"Dari foto yang beredar luas di media sosial, kedua penyelidik seperti tidak percaya diri menghadapi Jokowi. Penyelidik menunjukkan bahasa tubuh seolah-olah sedang menghadap atasan. Ini seharusnya tidak terjadi," kata Buni Yani.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya