Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Publik Dilanda Krisis Kepercayaan Buntut Polemik Ijazah Jokowi

MINGGU, 25 MEI 2025 | 08:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah dan instansi penegak hukum imbas polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, polemik ijazah Jokowi tidak akan mereda meski Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. 

"Sebagian masyarakat tetap tidak percaya ijazah Jokowi asli. Kelompok ini tetap meyakini ijazah Jokowi palsu," kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 25 Mei 2025.


Ia menilai, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pengumuman Bareskrim Polri berkaitan dengan trust

"Masyarakat yang tetap yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu karena sejak awal sudah tidak percaya kepada institusi Polri. Karena itu, apa pun yang dinyatakan Polri kelompok ini tidak akan percaya," kata Jamiluddin.

Ia  menambahkan, berbeda halnya dengan kelompok yang sejak awal sikapnya menyakini keaslian ijazah Jokowi.

"Kelompok ini justru menjadikan pernyataan Bareskrim Polri sebagai penguatan atau peneguhan," kata Jamiluddin.

Jadi, lanjut Jamiluddin, bila dua kelompok sikap awalnya berbeda, maka wajar saja mereka memiliki sikap berseberangan terhadap pernyataan Bareskrim Polri.

"Hal ini semata karena predisposisi mereka berbeda sejak awal," sambungnya.

Oleh karena itu, Jamiluddin menilai isu ijazah Jokowi akan terus menjadi polemik bila yang menyatakan asli atau palsu dari lembaga yang kepercayaannya rendah di mata masyarakat.

"Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan. Termasuk  bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat," tutup Jamiluddin.


Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya