Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Publik Dilanda Krisis Kepercayaan Buntut Polemik Ijazah Jokowi

MINGGU, 25 MEI 2025 | 08:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah dan instansi penegak hukum imbas polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, polemik ijazah Jokowi tidak akan mereda meski Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. 

"Sebagian masyarakat tetap tidak percaya ijazah Jokowi asli. Kelompok ini tetap meyakini ijazah Jokowi palsu," kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 25 Mei 2025.


Ia menilai, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pengumuman Bareskrim Polri berkaitan dengan trust

"Masyarakat yang tetap yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu karena sejak awal sudah tidak percaya kepada institusi Polri. Karena itu, apa pun yang dinyatakan Polri kelompok ini tidak akan percaya," kata Jamiluddin.

Ia  menambahkan, berbeda halnya dengan kelompok yang sejak awal sikapnya menyakini keaslian ijazah Jokowi.

"Kelompok ini justru menjadikan pernyataan Bareskrim Polri sebagai penguatan atau peneguhan," kata Jamiluddin.

Jadi, lanjut Jamiluddin, bila dua kelompok sikap awalnya berbeda, maka wajar saja mereka memiliki sikap berseberangan terhadap pernyataan Bareskrim Polri.

"Hal ini semata karena predisposisi mereka berbeda sejak awal," sambungnya.

Oleh karena itu, Jamiluddin menilai isu ijazah Jokowi akan terus menjadi polemik bila yang menyatakan asli atau palsu dari lembaga yang kepercayaannya rendah di mata masyarakat.

"Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan. Termasuk  bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat," tutup Jamiluddin.


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya