Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Publik Dilanda Krisis Kepercayaan Buntut Polemik Ijazah Jokowi

MINGGU, 25 MEI 2025 | 08:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah dan instansi penegak hukum imbas polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, polemik ijazah Jokowi tidak akan mereda meski Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. 

"Sebagian masyarakat tetap tidak percaya ijazah Jokowi asli. Kelompok ini tetap meyakini ijazah Jokowi palsu," kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 25 Mei 2025.


Ia menilai, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pengumuman Bareskrim Polri berkaitan dengan trust

"Masyarakat yang tetap yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu karena sejak awal sudah tidak percaya kepada institusi Polri. Karena itu, apa pun yang dinyatakan Polri kelompok ini tidak akan percaya," kata Jamiluddin.

Ia  menambahkan, berbeda halnya dengan kelompok yang sejak awal sikapnya menyakini keaslian ijazah Jokowi.

"Kelompok ini justru menjadikan pernyataan Bareskrim Polri sebagai penguatan atau peneguhan," kata Jamiluddin.

Jadi, lanjut Jamiluddin, bila dua kelompok sikap awalnya berbeda, maka wajar saja mereka memiliki sikap berseberangan terhadap pernyataan Bareskrim Polri.

"Hal ini semata karena predisposisi mereka berbeda sejak awal," sambungnya.

Oleh karena itu, Jamiluddin menilai isu ijazah Jokowi akan terus menjadi polemik bila yang menyatakan asli atau palsu dari lembaga yang kepercayaannya rendah di mata masyarakat.

"Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan. Termasuk  bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat," tutup Jamiluddin.


Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya