Berita

MAKA Motors berharap pemerintah kembali memberikan insentif motor listrik/Dok MAKA Motors

Otomotif

Pemerintah Diminta Segera Umumkan Insentif Motor Listrik

MINGGU, 25 MEI 2025 | 06:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pengumuman insentif motor listrik yang telah tertunda selama lima bulan diharapkan segera dilakukan oleh Pemerintah. Pasalnya, tanpa stimulus tersebut, permintaan konsumen bakal mengalami penurunan.

Dengan pemberian subsidi Rp7 juta/unit pada tahun lalu terbukti ampuh mendongkrak penjualan hingga mencapai 63 ribuan unit. Meroket dari 11 ribuan unit pada tahun sebelumnya.

Namun, tanpa ada insentif dari pemerintah, penjualan motor listrik pada kuartal pertama tahun ini hanya mencapai 2 ribuan unit. Hal tersebut, menurut produsen motor listrik MAKA Motors, membuktikan konsumen masih menahan diri dan menunggu kepastian subsidi.


"Kita sudah melihat bagaimana insentif di tahun 2024 mampu mengakselerasi adopsi motor listrik. Tapi, yang lebih mendesak saat ini adalah kejelasan dari pemerintah. Apakah subsidi akan dilanjutkan atau tidak," ujar CEO & Founder MAKA Motors, Raditya Wibowo, melalui keterangan resminya, dikutip Minggu 25 Mei 2025.

"Keputusan itu penting untuk segera diumumkan. Jangan biarkan konsumen terus berada dalam ketidakpastian yang justru menghambat pertumbuhan motor listrik Indonesia. Kami sangat berharap pengumuman dan implementasi kebijakan subsidi yang jelas dapat dilakukan paling lambat pada semester 1 tahun ini," sambungnya.

Di tengah ketidakpastian insentif, MAKA Motors akan berusaha fokus menghadirkan produk terbaik mereka, Cavalry. Motor listrik ini diklaim sudah mengantongi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40 persen.

"Pemerintah harus segera memberikan kepastian. Dengan adanya kejelasan, konsumen dapat membuat keputusan pembelian dengan lebih yakin, dan industri pun dapat merencanakan langkah ke depan dengan lebih baik. Menunda kepastian sama dengan menunda potensi besar pasar kendaraan listrik nasional," pungkas Raditya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya