Berita

MAKA Motors berharap pemerintah kembali memberikan insentif motor listrik/Dok MAKA Motors

Otomotif

Pemerintah Diminta Segera Umumkan Insentif Motor Listrik

MINGGU, 25 MEI 2025 | 06:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pengumuman insentif motor listrik yang telah tertunda selama lima bulan diharapkan segera dilakukan oleh Pemerintah. Pasalnya, tanpa stimulus tersebut, permintaan konsumen bakal mengalami penurunan.

Dengan pemberian subsidi Rp7 juta/unit pada tahun lalu terbukti ampuh mendongkrak penjualan hingga mencapai 63 ribuan unit. Meroket dari 11 ribuan unit pada tahun sebelumnya.

Namun, tanpa ada insentif dari pemerintah, penjualan motor listrik pada kuartal pertama tahun ini hanya mencapai 2 ribuan unit. Hal tersebut, menurut produsen motor listrik MAKA Motors, membuktikan konsumen masih menahan diri dan menunggu kepastian subsidi.


"Kita sudah melihat bagaimana insentif di tahun 2024 mampu mengakselerasi adopsi motor listrik. Tapi, yang lebih mendesak saat ini adalah kejelasan dari pemerintah. Apakah subsidi akan dilanjutkan atau tidak," ujar CEO & Founder MAKA Motors, Raditya Wibowo, melalui keterangan resminya, dikutip Minggu 25 Mei 2025.

"Keputusan itu penting untuk segera diumumkan. Jangan biarkan konsumen terus berada dalam ketidakpastian yang justru menghambat pertumbuhan motor listrik Indonesia. Kami sangat berharap pengumuman dan implementasi kebijakan subsidi yang jelas dapat dilakukan paling lambat pada semester 1 tahun ini," sambungnya.

Di tengah ketidakpastian insentif, MAKA Motors akan berusaha fokus menghadirkan produk terbaik mereka, Cavalry. Motor listrik ini diklaim sudah mengantongi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40 persen.

"Pemerintah harus segera memberikan kepastian. Dengan adanya kejelasan, konsumen dapat membuat keputusan pembelian dengan lebih yakin, dan industri pun dapat merencanakan langkah ke depan dengan lebih baik. Menunda kepastian sama dengan menunda potensi besar pasar kendaraan listrik nasional," pungkas Raditya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya