Berita

MAKA Motors berharap pemerintah kembali memberikan insentif motor listrik/Dok MAKA Motors

Otomotif

Pemerintah Diminta Segera Umumkan Insentif Motor Listrik

MINGGU, 25 MEI 2025 | 06:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pengumuman insentif motor listrik yang telah tertunda selama lima bulan diharapkan segera dilakukan oleh Pemerintah. Pasalnya, tanpa stimulus tersebut, permintaan konsumen bakal mengalami penurunan.

Dengan pemberian subsidi Rp7 juta/unit pada tahun lalu terbukti ampuh mendongkrak penjualan hingga mencapai 63 ribuan unit. Meroket dari 11 ribuan unit pada tahun sebelumnya.

Namun, tanpa ada insentif dari pemerintah, penjualan motor listrik pada kuartal pertama tahun ini hanya mencapai 2 ribuan unit. Hal tersebut, menurut produsen motor listrik MAKA Motors, membuktikan konsumen masih menahan diri dan menunggu kepastian subsidi.


"Kita sudah melihat bagaimana insentif di tahun 2024 mampu mengakselerasi adopsi motor listrik. Tapi, yang lebih mendesak saat ini adalah kejelasan dari pemerintah. Apakah subsidi akan dilanjutkan atau tidak," ujar CEO & Founder MAKA Motors, Raditya Wibowo, melalui keterangan resminya, dikutip Minggu 25 Mei 2025.

"Keputusan itu penting untuk segera diumumkan. Jangan biarkan konsumen terus berada dalam ketidakpastian yang justru menghambat pertumbuhan motor listrik Indonesia. Kami sangat berharap pengumuman dan implementasi kebijakan subsidi yang jelas dapat dilakukan paling lambat pada semester 1 tahun ini," sambungnya.

Di tengah ketidakpastian insentif, MAKA Motors akan berusaha fokus menghadirkan produk terbaik mereka, Cavalry. Motor listrik ini diklaim sudah mengantongi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40 persen.

"Pemerintah harus segera memberikan kepastian. Dengan adanya kejelasan, konsumen dapat membuat keputusan pembelian dengan lebih yakin, dan industri pun dapat merencanakan langkah ke depan dengan lebih baik. Menunda kepastian sama dengan menunda potensi besar pasar kendaraan listrik nasional," pungkas Raditya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya