Petani Sawit Sumsel Kena Imbas Kenaikan Pungutan Ekspor

Petani kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tengah menghadapi situasi yang semakin sulit. Penurunan harga tandan buah segar (TBS) dan meningkatnya biaya produksi menjadi tantangan utama mereka.

Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumsel, M. Yunus menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem turut memperburuk keadaan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa kebun sawit di daerah rendah terendam banjir, sehingga produksi menurun drastis.

“Banyak buah sawit yang tidak bisa dipanen. Kalaupun bisa, biaya pemanenannya jauh lebih besar,” ungkap Yunus, diwartakan RMOLSumsel, Sabtu 24 Mei 2025.

Selain itu, para petani juga dihadapkan pada tingginya biaya operasional, seperti perawatan kebun dan pembelian pupuk. Yunus menambahkan bahwa harga pupuk kini mencapai Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram, jauh lebih mahal dibandingkan yang didapatkan oleh perusahaan besar yang memiliki akses langsung ke distributor.

Petani semakin tertekan dengan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) minyak sawit menjadi 10 persen. Dampak kebijakan tersebut sudah dirasakan dalam penetapan harga TBS di Sumsel. Harga TBS yang sebelumnya berada di angka Rp3.526 per kilogram pada periode awal Mei 2025, turun menjadi Rp3.374 per kilogram pada periode berikutnya.

“Kenaikan pungutan ekspor ini memberikan pukulan berat, terutama kepada petani. Berbeda dengan perusahaan besar yang masih memiliki keuntungan dari proses hilir seperti produksi CPO,” jelas Yunus.

Yunus mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Ia berharap pemerintah tidak menggunakan langkah cepat seperti menaikkan pungutan ekspor untuk mengatasi defisit anggaran. Menurutnya, kebijakan ini sangat berdampak pada sektor hulu industri kelapa sawit yang melibatkan banyak petani.

“Kami berharap pemerintah lebih mempertimbangkan dampak yang dirasakan oleh para petani, karena mereka adalah ujung tombak industri sawit di negeri ini,” tegasnya.