Berita

Replika tengkorak korban kejahatan HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto/RMOL

Politik

Aktivis 98 Tolak Soeharto jadi Pahlawan Nasional

SABTU, 24 MEI 2025 | 15:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aktivis 1998 dari berbagai elemen organisasi seperti Pena 98, FK 98, Barikade 98, Perhimpunan Aktivis 98, Gerak 98, hingga Repdem menolak wacana Soeharto menjadi pahlawan nasional. 

Penolakan itu disampaikan oleh Perwakilan Aktivis 98 Mustar Bonaventura kepada wartawan di sela acara “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjajat HAM?” yang dilangsungkan di Grand Syahid, Jakarta, pada Sabtu 24 Mei 2025. 

“Ini adalah peringatan bukan cuma sekedar berkumpul, tapi adalah peringatan menurut kami adanya wacana atau ide akan dianugrahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak,” tegas Mustar. 


Mustar menyatakan, semua simpul aktivis 98 berpandangan yang sama menolak wacana Soeharto sebagai pahlawan nasional karena bertentangan dengan amanat reformasi. 

“Nanti kami sampaikan secara terbuka bersama-sama dengan seluruh teman-teman bahwa adanya ide ini menurut kami adalah mencederai, menodai apa yang sudah diperjuangkan pada tahun 1998,” imbuh aktivis 98 lulusan Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini. 

Menurut Mustar, demokrasi yang hari ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tak bisa dilepaskan dengan perjuangan rakyat menuntut reformasi dan menumbangkan rezim otoriter Soeharto pada 27 tahun silam. Oleh karenanya, wacana Presiden ke-2 itu diangkat jadi pahlawan nasional sangat tidak tepat. 

“Demokrasi hari ini lahir tidak gratis, tidak lahir karena tiba-tiba, tapi karena dari buah keringat perjuangan bahkan mungkin korban, korban ada ribuan, ada nyawa, ada air mata disitu. Sehingga menurut kami tidak tepat,” pungkasnya.

Dalam acara refleksi 27 tahun reformasi ini, para aktivis 98 lintas simpul organisasi ini nantinya akan menggelar diskusi publik bertajuk “Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” untuk menegaskan kembali posisi kritis mereka terhadap rezim Orde Baru.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh aktivis 98, di antaranya Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, Mustar Bonaventura, Abraham Samad, Bela Ulung Hapsara, Anis Hidayah, Jimly Fajar, dan Hengki Kurniawan.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya