Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/RMOL

Bisnis

Suntik Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kucurkan 6 Paket Insentif Ini Mulai Juni 2025

SABTU, 24 MEI 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah akan mengucurkan enam paket insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif tersebut bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tahun ini.

Saat ini, masing-masing kementerian, kata Airlangga, tengah menyiapkan regulasi terkait pemberian paket insentif tersebut.


"Jadi kita akan siapkan ada 6 paket. Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya," kata Airlangga kepada awak media pada Jumat 23 Mei 2025.

Adapun enam paket insentif tersebut antara lain yaitu:

1. Insentif Rp 7 juta untuk motor listrik
2. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
3. Diskon tarif listrik
4. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
5. Diskon tarif tol
6. Diskon tarif penerbangan.

Insentif Rp7 juta untuk motor listrik sendiri merupakan program lanjutan di 2024. Menurut Airlangga, saat ini insentif tersebut tinggal menunggu Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Keuangan.

"Kuotanya nanti tergantung waktunya ya. Kan ini waktunya tinggal 6 bulan ya ke depan," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga kembali melanjutkan bantuan diskon tarif listrik 50 persen khusus untuk pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

"Kayak sebelumnya, ya. Tapi kita turunkan di bawah 1.300. Kalau kemarin kan sampai 2.200," tuturnya,

Sementara untuk BSU, pemerintah masih melakukan finalisasi besaran yang akan diberikan kepada masyarakat. Ia mengatakan besaran upah tersebut kemungkinan tidak lebih dari Rp600 ribu.

Sedangkan untuk diskon tarif tol dan tarif pesawat akan diberlakukan seperti saat momen lebaran tahun ini. 

"Mirip seperti kemarin hari-hari besar. Ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan lebaran tahun baru kemarin kan terlalu dekat Itu di Kuartal I (Q1). Sehingga kita perlu mendukung untuk yang Q2 dan Q3," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya