Berita

Menkes Budi Gunadi Sadikin/Net

Politik

Menteri yang Harus Siap Dicopot adalah Budi Gunadi Sadikin!

SABTU, 24 MEI 2025 | 08:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring menguatnya kabar kocok ulang atau reshuffle kabinet, para pembantu presiden harus bersiap menghadapi kenyataan jika sewaktu-waktu dicopot dari jabatannya. 

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, salah satu menteri yang perlu waspada adalah Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan dengan segala kontroversinya ini sudah saatnya dicopot. 

“Ada dua pertimbangan utama (alasan) Budi Gunadi (layak) dicopot. Pertama, sebanyak 357 guru besar dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 24 Mei 2025. 


Dikatakan Jamiluddin, keprihatinan ratusan guru besar itu cukup beralasan. 

Pasalnya, para guru besar melihat adanya ancaman serius terhadap kualitas pendidikan spesialis, kompetensi dokter umum, hingga independensi profesi. Khususnya terkait adanya ‘kolegium tandingan’ versi Menkes. 

Padahal, otonomi profesi menjadi hak fundamental. Bahkan, kedokteran di seluruh dunia memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri melalui organisasi profesi independen. Apalagi Kolegium menjadi jantung standar kompetensi. 

“Karena itu, kolegium harus tetap independen dari intervensi politik. Kolegium harus tetap berada dibawah organisasi profesi untuk menjamin objektivitas standar pendidikan, khususnya kedokteran,” kata Jamiluddin. 

Atas dasar itu, kata Jamiluddin, jika para guru besar menolak pengambilan Kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan sebagaimana diindikasikan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, itu semata-mata demi kemajuan dan kualitas dokter di Tanah Air.

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menyebut Menkes Budi Gunadi kerap mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial. 

“Contohnya, orang dengan gaji Rp15 juta lebih pintar dan sehat daripada yang Rp5 juta. Pernyataan ini sangat konyol dan tidak ada dasar ilmiahnya. Pernyataan semacam ini tak seharusnya dilontarkan seorang Menteri Kesehatan,” pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya