Berita

Menkes Budi Gunadi Sadikin/Net

Politik

Menteri yang Harus Siap Dicopot adalah Budi Gunadi Sadikin!

SABTU, 24 MEI 2025 | 08:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring menguatnya kabar kocok ulang atau reshuffle kabinet, para pembantu presiden harus bersiap menghadapi kenyataan jika sewaktu-waktu dicopot dari jabatannya. 

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, salah satu menteri yang perlu waspada adalah Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan dengan segala kontroversinya ini sudah saatnya dicopot. 

“Ada dua pertimbangan utama (alasan) Budi Gunadi (layak) dicopot. Pertama, sebanyak 357 guru besar dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 24 Mei 2025. 


Dikatakan Jamiluddin, keprihatinan ratusan guru besar itu cukup beralasan. 

Pasalnya, para guru besar melihat adanya ancaman serius terhadap kualitas pendidikan spesialis, kompetensi dokter umum, hingga independensi profesi. Khususnya terkait adanya ‘kolegium tandingan’ versi Menkes. 

Padahal, otonomi profesi menjadi hak fundamental. Bahkan, kedokteran di seluruh dunia memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri melalui organisasi profesi independen. Apalagi Kolegium menjadi jantung standar kompetensi. 

“Karena itu, kolegium harus tetap independen dari intervensi politik. Kolegium harus tetap berada dibawah organisasi profesi untuk menjamin objektivitas standar pendidikan, khususnya kedokteran,” kata Jamiluddin. 

Atas dasar itu, kata Jamiluddin, jika para guru besar menolak pengambilan Kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan sebagaimana diindikasikan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, itu semata-mata demi kemajuan dan kualitas dokter di Tanah Air.

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menyebut Menkes Budi Gunadi kerap mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial. 

“Contohnya, orang dengan gaji Rp15 juta lebih pintar dan sehat daripada yang Rp5 juta. Pernyataan ini sangat konyol dan tidak ada dasar ilmiahnya. Pernyataan semacam ini tak seharusnya dilontarkan seorang Menteri Kesehatan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya