Berita

Diduga foto ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

UGM Harus Tampil Bareng Jokowi Cegah Persepsi Negatif Publik

SABTU, 24 MEI 2025 | 01:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Universitas Gadjah Mada (UGM) didorong untuk tampil bersama dengan Presiden Joko Widodo ke hadapan publik, untuk menunjukkan keaslian dokumen ijazah.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyarankan langkah itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 23 Mei 2025.

Sosok yang kerap disapa Hensat itu memandang, tanggung jawab untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi seharusnya ada pada UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah tersebut.


Meskipun menurutnya, Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil penyelidikan laporan Jokowi terkait penyebaran isu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM itu palsu oleh Pakar Telematika Roy Suryo dkk.

"Selama ini, belum pernah ada momen di mana Jokowi dan UGM tampil bersama untuk menegaskan hal ini, maka saya pikir perlu tampil bareng untuk membuktikan hal itu," ujar Hensat.

Dia meyakini, peluang citra Indonesia menurun di kancah internasional sangat terbuka. Sebab, Hensat dengan Lembaga Survei KedaiKOPI besutannya, berhasil merekam persepsi publik.

Persepsi publik itu ia peroleh setelah membuat polling di platform X, dan di dalamnya menanyakan konsekuensi jika ijazah Jokowi ternyata palsu.

Hasilnya, urai dia, mayoritas responden menilai Indonesia akan menjadi bahan tertawaan dunia, karena jawaban responden mayoritas mengungguli opsi Jokowi harus kembali kuliah.

“Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak isu ini bagi citra kita di mata dunia,” sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, akademisi Universitas Paramadina itu menganggap kunci dari penyelesaian persoalan ijazah Jokowi ada pada UGM.

Pasalnya, apabila UGM tidak bisa mempertahankan argumentasi keabsahan ijazah sarjana ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu, maka dunia pendidikan akan tercoreng.

"Jika publik tidak mempercayai UGM, universitas ini perlu introspeksi. Mengapa pernyataan mereka masih dipertanyakan?" demikian Hensa menambahkan.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya