Berita

Diduga foto ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

UGM Harus Tampil Bareng Jokowi Cegah Persepsi Negatif Publik

SABTU, 24 MEI 2025 | 01:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Universitas Gadjah Mada (UGM) didorong untuk tampil bersama dengan Presiden Joko Widodo ke hadapan publik, untuk menunjukkan keaslian dokumen ijazah.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyarankan langkah itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 23 Mei 2025.

Sosok yang kerap disapa Hensat itu memandang, tanggung jawab untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi seharusnya ada pada UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah tersebut.


Meskipun menurutnya, Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil penyelidikan laporan Jokowi terkait penyebaran isu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM itu palsu oleh Pakar Telematika Roy Suryo dkk.

"Selama ini, belum pernah ada momen di mana Jokowi dan UGM tampil bersama untuk menegaskan hal ini, maka saya pikir perlu tampil bareng untuk membuktikan hal itu," ujar Hensat.

Dia meyakini, peluang citra Indonesia menurun di kancah internasional sangat terbuka. Sebab, Hensat dengan Lembaga Survei KedaiKOPI besutannya, berhasil merekam persepsi publik.

Persepsi publik itu ia peroleh setelah membuat polling di platform X, dan di dalamnya menanyakan konsekuensi jika ijazah Jokowi ternyata palsu.

Hasilnya, urai dia, mayoritas responden menilai Indonesia akan menjadi bahan tertawaan dunia, karena jawaban responden mayoritas mengungguli opsi Jokowi harus kembali kuliah.

“Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak isu ini bagi citra kita di mata dunia,” sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, akademisi Universitas Paramadina itu menganggap kunci dari penyelesaian persoalan ijazah Jokowi ada pada UGM.

Pasalnya, apabila UGM tidak bisa mempertahankan argumentasi keabsahan ijazah sarjana ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu, maka dunia pendidikan akan tercoreng.

"Jika publik tidak mempercayai UGM, universitas ini perlu introspeksi. Mengapa pernyataan mereka masih dipertanyakan?" demikian Hensa menambahkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya