Berita

Diduga foto ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

UGM Harus Tampil Bareng Jokowi Cegah Persepsi Negatif Publik

SABTU, 24 MEI 2025 | 01:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Universitas Gadjah Mada (UGM) didorong untuk tampil bersama dengan Presiden Joko Widodo ke hadapan publik, untuk menunjukkan keaslian dokumen ijazah.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyarankan langkah itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 23 Mei 2025.

Sosok yang kerap disapa Hensat itu memandang, tanggung jawab untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi seharusnya ada pada UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah tersebut.


Meskipun menurutnya, Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil penyelidikan laporan Jokowi terkait penyebaran isu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM itu palsu oleh Pakar Telematika Roy Suryo dkk.

"Selama ini, belum pernah ada momen di mana Jokowi dan UGM tampil bersama untuk menegaskan hal ini, maka saya pikir perlu tampil bareng untuk membuktikan hal itu," ujar Hensat.

Dia meyakini, peluang citra Indonesia menurun di kancah internasional sangat terbuka. Sebab, Hensat dengan Lembaga Survei KedaiKOPI besutannya, berhasil merekam persepsi publik.

Persepsi publik itu ia peroleh setelah membuat polling di platform X, dan di dalamnya menanyakan konsekuensi jika ijazah Jokowi ternyata palsu.

Hasilnya, urai dia, mayoritas responden menilai Indonesia akan menjadi bahan tertawaan dunia, karena jawaban responden mayoritas mengungguli opsi Jokowi harus kembali kuliah.

“Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak isu ini bagi citra kita di mata dunia,” sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, akademisi Universitas Paramadina itu menganggap kunci dari penyelesaian persoalan ijazah Jokowi ada pada UGM.

Pasalnya, apabila UGM tidak bisa mempertahankan argumentasi keabsahan ijazah sarjana ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu, maka dunia pendidikan akan tercoreng.

"Jika publik tidak mempercayai UGM, universitas ini perlu introspeksi. Mengapa pernyataan mereka masih dipertanyakan?" demikian Hensa menambahkan.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya