Berita

Diduga foto ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

UGM Harus Tampil Bareng Jokowi Cegah Persepsi Negatif Publik

SABTU, 24 MEI 2025 | 01:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Universitas Gadjah Mada (UGM) didorong untuk tampil bersama dengan Presiden Joko Widodo ke hadapan publik, untuk menunjukkan keaslian dokumen ijazah.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyarankan langkah itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 23 Mei 2025.

Sosok yang kerap disapa Hensat itu memandang, tanggung jawab untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi seharusnya ada pada UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah tersebut.


Meskipun menurutnya, Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil penyelidikan laporan Jokowi terkait penyebaran isu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM itu palsu oleh Pakar Telematika Roy Suryo dkk.

"Selama ini, belum pernah ada momen di mana Jokowi dan UGM tampil bersama untuk menegaskan hal ini, maka saya pikir perlu tampil bareng untuk membuktikan hal itu," ujar Hensat.

Dia meyakini, peluang citra Indonesia menurun di kancah internasional sangat terbuka. Sebab, Hensat dengan Lembaga Survei KedaiKOPI besutannya, berhasil merekam persepsi publik.

Persepsi publik itu ia peroleh setelah membuat polling di platform X, dan di dalamnya menanyakan konsekuensi jika ijazah Jokowi ternyata palsu.

Hasilnya, urai dia, mayoritas responden menilai Indonesia akan menjadi bahan tertawaan dunia, karena jawaban responden mayoritas mengungguli opsi Jokowi harus kembali kuliah.

“Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak isu ini bagi citra kita di mata dunia,” sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, akademisi Universitas Paramadina itu menganggap kunci dari penyelesaian persoalan ijazah Jokowi ada pada UGM.

Pasalnya, apabila UGM tidak bisa mempertahankan argumentasi keabsahan ijazah sarjana ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu, maka dunia pendidikan akan tercoreng.

"Jika publik tidak mempercayai UGM, universitas ini perlu introspeksi. Mengapa pernyataan mereka masih dipertanyakan?" demikian Hensa menambahkan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya