Berita

PM India Narendra Modi/Net

Dunia

PM India Ancam Hentikan Pasokan Air ke Pakistan

JUMAT, 23 MEI 2025 | 12:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan secara tegas bahwa Pakistan tidak akan lagi menerima pasokan air dari sungai-sungai yang menurutnya merupakan hak India. 

Pernyataan ini disampaikan pada sebuah acara publik di Rajasthan, sebulan setelah serangan mematikan di wilayah Kashmir India yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara meningkat tajam.

"Pakistan harus membayar harga yang mahal untuk setiap serangan teroris. Militer Pakistan akan membayarnya, ekonomi Pakistan akan membayarnya," ujar Modi, mengacu pada serangan 22 April lalu yang menewaskan 26 orang, sebagian besar wisatawan Hindu, seperti dikutip dari Reuters pada Jumat, 23 Mei 2025.


Sebagai langkah balasan, India menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang telah berlaku sejak 1960. Perjanjian ini, yang dimediasi oleh Bank Dunia, mengatur pembagian aliran air dari enam sungai di kawasan Indus antara India dan Pakistan. 

Air dari tiga sungai utama, Indus, Jhelum, dan Chenab, menyediakan pasokan vital untuk sekitar 80 persen kegiatan pertanian di Pakistan.

Meski demikian, pihak Pakistan melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa penangguhan ini tidak akan memberikan dampak langsung apa pun terhadap ketersediaan air di negaranya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, menegaskan bahwa operasi militer India terhadap kelompok teroris akan terus berlanjut. 

"Jika teroris berada di Pakistan, kami akan menyerang mereka di tempat mereka berada," kata dia dalam sebuah pernyataan. 

Jaishankar juga menyebutkan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 10 Mei sebagian besar telah berjalan, dengan tidak ada baku tembak aktif dan telah terjadi beberapa reposisi pasukan yang sesuai.

Hubungan antara India dan Pakistan terus memburuk sejak keduanya merdeka dari kekuasaan Inggris pada 1947. Kedua negara telah berperang sebanyak tiga kali, dua di antaranya disebabkan oleh sengketa wilayah Kashmir. 

India juga terus menuduh Pakistan mendukung kelompok separatis di Kashmir, tuduhan yang dibantah keras oleh Islamabad.

Sebagai bagian dari rangkaian tindakan balasan pasca-serangan April, India telah menangguhkan perdagangan bilateral, menutup perbatasan darat, dan membatasi pemberian visa kepada warga Pakistan.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Pakistan atas pernyataan terbaru Modi dan Jaishankar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya