Berita

PM India Narendra Modi/Net

Dunia

PM India Ancam Hentikan Pasokan Air ke Pakistan

JUMAT, 23 MEI 2025 | 12:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan secara tegas bahwa Pakistan tidak akan lagi menerima pasokan air dari sungai-sungai yang menurutnya merupakan hak India. 

Pernyataan ini disampaikan pada sebuah acara publik di Rajasthan, sebulan setelah serangan mematikan di wilayah Kashmir India yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara meningkat tajam.

"Pakistan harus membayar harga yang mahal untuk setiap serangan teroris. Militer Pakistan akan membayarnya, ekonomi Pakistan akan membayarnya," ujar Modi, mengacu pada serangan 22 April lalu yang menewaskan 26 orang, sebagian besar wisatawan Hindu, seperti dikutip dari Reuters pada Jumat, 23 Mei 2025.


Sebagai langkah balasan, India menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang telah berlaku sejak 1960. Perjanjian ini, yang dimediasi oleh Bank Dunia, mengatur pembagian aliran air dari enam sungai di kawasan Indus antara India dan Pakistan. 

Air dari tiga sungai utama, Indus, Jhelum, dan Chenab, menyediakan pasokan vital untuk sekitar 80 persen kegiatan pertanian di Pakistan.

Meski demikian, pihak Pakistan melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa penangguhan ini tidak akan memberikan dampak langsung apa pun terhadap ketersediaan air di negaranya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, menegaskan bahwa operasi militer India terhadap kelompok teroris akan terus berlanjut. 

"Jika teroris berada di Pakistan, kami akan menyerang mereka di tempat mereka berada," kata dia dalam sebuah pernyataan. 

Jaishankar juga menyebutkan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 10 Mei sebagian besar telah berjalan, dengan tidak ada baku tembak aktif dan telah terjadi beberapa reposisi pasukan yang sesuai.

Hubungan antara India dan Pakistan terus memburuk sejak keduanya merdeka dari kekuasaan Inggris pada 1947. Kedua negara telah berperang sebanyak tiga kali, dua di antaranya disebabkan oleh sengketa wilayah Kashmir. 

India juga terus menuduh Pakistan mendukung kelompok separatis di Kashmir, tuduhan yang dibantah keras oleh Islamabad.

Sebagai bagian dari rangkaian tindakan balasan pasca-serangan April, India telah menangguhkan perdagangan bilateral, menutup perbatasan darat, dan membatasi pemberian visa kepada warga Pakistan.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Pakistan atas pernyataan terbaru Modi dan Jaishankar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya