Berita

Konferensi pers Dittipidum Bareskrim Polri terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025/RMOL

Politik

Bukan Polisi, Pengadilan yang Harus Tentukan Keaslian Ijazah Jokowi

JUMAT, 23 MEI 2025 | 11:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Bareskrim Polri yang menyebut bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo adalah asli ditanggapi pengamat politik Rocky Gerung.

Menurut akademisi yang akrab disapa RG itu, keaslian secara fisik bukan inti persoalan dalam polemik ini.

"Tentu saja yang diucapkan asli itu adalah barang yang berupa kertas tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu tetapi kepemilikan benda itu," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 23 Mei 2025.


Ia menekankan bahwa keabsahan sebuah ijazah tidak cukup ditentukan hanya dengan menunjukkan dokumen fisik, melainkan juga harus dibuktikan melalui prosedur perolehannya secara sah. Rocky bahkan mengibaratkan situasi ini seperti kasus pencurian barang asli.

"Kalau saya mencuri barang lalu dianggap saya mencuri barang yang palsu, saya bilang ini asli. Kalau dibuktikan barangnya memang asli, tapi itu bukan hak saya karena saya mencuri," ujarnya.

Rocky mengingatkan bahwa proses hukum harus tetap dijalankan untuk mendapatkan kebenaran substantif. Menurutnya, pengadilan harus menjadi pihak yang menilai apakah ijazah yang dipersoalkan memang milik sah Presiden Jokowi atau tidak.

"Seharusnya tetap ikuti prosedur, lalu pengadilan yang akan meminta pembuktian, termasuk beban pembuktian pada siapa," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa opini publik akan terus berkembang, terlepas dari pernyataan kepolisian. Oleh karena itu, kata Rocky, keputusan final tetap berada di tangan pengadilan.

"Karena opini publik akan tumbuh terus meskipun dinyatakan asli tetap orang menunggu keputusan pengadilan," demikian Rocky.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya