Berita

Konferensi pers Dittipidum Bareskrim Polri terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025/RMOL

Politik

Bukan Polisi, Pengadilan yang Harus Tentukan Keaslian Ijazah Jokowi

JUMAT, 23 MEI 2025 | 11:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Bareskrim Polri yang menyebut bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo adalah asli ditanggapi pengamat politik Rocky Gerung.

Menurut akademisi yang akrab disapa RG itu, keaslian secara fisik bukan inti persoalan dalam polemik ini.

"Tentu saja yang diucapkan asli itu adalah barang yang berupa kertas tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu tetapi kepemilikan benda itu," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 23 Mei 2025.


Ia menekankan bahwa keabsahan sebuah ijazah tidak cukup ditentukan hanya dengan menunjukkan dokumen fisik, melainkan juga harus dibuktikan melalui prosedur perolehannya secara sah. Rocky bahkan mengibaratkan situasi ini seperti kasus pencurian barang asli.

"Kalau saya mencuri barang lalu dianggap saya mencuri barang yang palsu, saya bilang ini asli. Kalau dibuktikan barangnya memang asli, tapi itu bukan hak saya karena saya mencuri," ujarnya.

Rocky mengingatkan bahwa proses hukum harus tetap dijalankan untuk mendapatkan kebenaran substantif. Menurutnya, pengadilan harus menjadi pihak yang menilai apakah ijazah yang dipersoalkan memang milik sah Presiden Jokowi atau tidak.

"Seharusnya tetap ikuti prosedur, lalu pengadilan yang akan meminta pembuktian, termasuk beban pembuktian pada siapa," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa opini publik akan terus berkembang, terlepas dari pernyataan kepolisian. Oleh karena itu, kata Rocky, keputusan final tetap berada di tangan pengadilan.

"Karena opini publik akan tumbuh terus meskipun dinyatakan asli tetap orang menunggu keputusan pengadilan," demikian Rocky.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya