Berita

Beras/RMOL

Bisnis

Harga Beras Mahal, Inflasi Jepang Naik

JUMAT, 23 MEI 2025 | 10:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inflasi konsumen inti Jepang naik menjadi 3,5 persen pada April, yang merupakan kenaikan tahunan tercepat sejak Januari 2023.

Data yang dirilis pemerintah pada Jumat, 23 Mei 2025, menunjukkan tantangan besar bagi Bank Sentral Jepang (BOJ). Di mana mereka harus menyeimbangkan tekanan harga akibat inflasi makanan yang terus naik, dengan risiko perlambatan ekonomi karena tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Gubernur BOJ, Kazuo Ueda, sudah memberi sinyal bahwa bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga karena tren inflasi. Namun, ia juga menekankan pentingnya memantau dampak kebijakan tarif dari AS.


Salah satu penyebab inflasi Jepang adalah melonjaknya harga beras di negara itu dalam beberapa minggu terakhir. Di 1.000 supermarket di seluruh negeri, harga beras 5 kilogram naik 54 Yen dalam seminggu, menjadi 4.268 Yen (sekitar Rp465 ribu).

Menurut ekonom Masato Koike dari Sompo Institute Plus, inflasi inti kemungkinan akan turun dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh harga minyak mentah yang lebih murah dan penguatan nilai tukar Yen.

"Seperti saat masa jabatan pertama Presiden Trump, kelebihan pasokan pangan akibat tarif dapat membuat harga makanan turun," ujar Koike. 

Ia juga menambahkan bahwa dimulainya kembali subsidi pemerintah untuk tagihan listrik dan gas di musim panas akan membantu menekan inflasi.

Setelah data ini dirilis, nilai tukar yen Jepang menguat 0,15 persen menjadi 143,80 per Dolar AS.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya