Frustrasi dengan Kondisi Politik Bangladesh, PM Yunus Berniat Mundur

Krisis politik di Bangladesh semakin dalam setelah Profesor Muhammad Yunus, Perdana Menteri sementara sekaligus Kepala Penasihat pemerintah transisi, dikabarkan tengah mempertimbangkan pengunduran dirinya. 

Pemimpin Partai Warga Negara Nasional (NCP), partai politik baru yang lahir dari gerakan mahasiswa, Nhid Islam mengatakan bahwa kabar soal rencana pengunduran diri PM Yunus terus menguat sejak Kamis malam waktu setempat, 22 Mei 2025.

"Kami telah mendengar berita pengunduran diri Tuan (Yunus) sejak pagi ini. Jadi saya pergi menemui Tuan untuk membahas masalah itu. Beliau mengatakan sedang mempertimbangkannya. Beliau merasa situasinya sedemikian rupa sehingga beliau tidak dapat bekerja," ujar Islam, seperti dimuat BBC.

Menurut Islam, Yunus merasa frustrasi dengan kegagalan partai-partai politik untuk mencapai titik temu dalam pembentukan pemerintahan yang stabil. 

Yunus, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah gerakan massa mahasiswa tahun lalu berhasil menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina dari Liga Awami, kini menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk militer. 

Pasukan militer yang saat itu bersikap netral terhadap protes mahasiswa kini dikabarkan mulai menunjukkan konsolidasi kembali.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran Yunus bahwa stabilitas pemerintahan sementara yang ia pimpin tidak dapat dipertahankan. 

Nhid Islam mengatakan dirinya berusaha meyakinkan Yunus agar tetap bertahan demi keamanan negara dan masa depan gerakan rakyat. Namun, dia juga menyampaikan realitas pahit yang dihadapi Yunus. 

"Tidak ada gunanya bagi Yunus untuk tetap bertahan jika ia tidak dapat melakukan tugasnya. Jika partai politik menginginkannya untuk mengundurkan diri sekarang. Mengapa ia akan tetap bertahan jika ia tidak mendapatkan tempat kepercayaan, tempat kepastian itu?" kata Islam.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah masa depan politik Bangladesh. Banyak pihak menantikan keputusan Yunus yang bisa jadi akan membuka babak baru dari ketidakpastian atau justru membuka ruang dialog baru antar kekuatan politik yang saling bertikai.