Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo /Ist
Kebijakan ekonomi proteksionis yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melalui rencana pengenaan tarif impor resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, akan menciptakan tantangan multidimensi yang serius bagi stabilitas perekonomian nasional.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, kebijakan Trump tersebut tidak hanya berpotensi mengancam sektor ekspor dan pasar keuangan, tetapi juga dapat memicu risiko sosial yang signifikan. Termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan angka kemiskinan.
"Kebijakan Trump merupakan ujian ketahanan fundamental bagi perekonomian Indonesia yang masih bergantung pada ekspor dan rantai pasok global," kata Bamsoet dalam keterangannya yang dikutip Jumat 23 Mei 2025.
Melalui diplomasi ekonomi yang agresif, diversifikasi pasar yang cerdas, serta penguatan kebijakan domestik yang solid, Indonesia diharapkan dapat meredam dampak negatif dan bahkan memanfaatkan peluang baru yang muncul dalam dinamika rantai nilai global.
Bamsoet menuturkan, dampak langsung dari kebijakan Trump tersebut diperkirakan akan berimbas besar pada sektor ekspor manufaktur Indonesia. Produk vital seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik yang nilai ekspornya ke Amerika Serikat mencapai 3,59 miliar dolar AS, terancam kehilangan daya saing akibat lonjakan harga. Sektor tekstil, yang menyerap hingga 3,98 juta tenaga kerja, berisiko kehilangan 49 persen pangsa pasarnya di AS.
Lebih lanjut, komoditas strategis seperti nikel dan CPO yang diekspor ke China juga menghadapi ancaman penurunan permintaan. Mengingat China merupakan tujuan bagi 32 persen total ekspor Indonesia ke negara tersebut, dan berpotensi terdampak perang dagang AS-China.
"Proyeksi makro ekonomi pun menunjukkan gambaran suram. Bank Dunia memperkirakan penurunan 1 persen ekspor ke AS akan menggerus pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,1 persen. Sementara Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 hanya akan mencapai 4,3–4,7 persen dalam skenario negatif," kata Bamsoet yang juga anggota Komisi III DPR ini.
Bamsoet memaparkan, gejolak di pasar keuangan juga menjadi kekhawatiran utama. Nilai tukar rupiah berpotensi terdepresiasi hingga lebih dari Rp17.000 per dolar AS akibat capital outflow. Bahkan dapat menyentuh Rp18.000 per dolar AS jika ketegangan geopolitik global terus meningkat.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan terkoreksi sebesar 10–15 persen pada semester pertama 2025, dengan tekanan utama pada sektor komoditas dan properti. Pelemahan rupiah ini secara otomatis akan meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia yang per Januari 2025 telah mencapai 427,5 miliar dolar AS atau setara Rp6.997 triliun.
"Gelombang PHK diperkirakan akan melanda sektor padat karya, dengan lebih dari 24.000 pekerja telah dirumahkan sejak awal 2025. Dampak domino dari penurunan ekspor ini juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran terbuka menjadi 4,75 persen dan tingkat kemiskinan hingga 8,8 persen di tahun 2025," urai Bamsoet.
