DPRD DKI Dorong Pembebasan Lahan Bantaran Ciliwung Dipercepat

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung Pemprov DKI melakukan percepatan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi persoalan banjir.

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah merampungkan pembebasan lahan sepanjang 16,52 kilometer di bantaran sungai tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, mengatakan anggaran sebesar Rp182,7 miliar yang diajukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2025 harus diprioritaskan untuk program normalisasi. 

Idris menekankan pentingnya percepatan pembebasan lahan agar target penyelesaian pada 2027 bisa tercapai.

“Itu menjadi prioritas anggaran. Pembebasan lahan untuk Program Normalisasi Sungai Ciliwung harus selesai pada 2027,” kata Idris kepada wartawan, Kamis 22 Mei 2025.

Politikus Partai Nasdem itu berharap, alokasi anggaran yang diajukan tidak hanya berorientasi pada serapan belanja daerah, melainkan juga betul-betul dapat melayani masyarakat, khususnya mereka yang terdampak program tersebut. 

“Perencanaan harus matang dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan di lapangan,” kata Idris.

Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu bertujuan untuk mendukung percepatan program normalisasi yang telah ditargetkan rampung dua tahun mendatang. 

Menurut Ika, langkah tersebut sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

“Mohon berkenan, anggaran tersebut tetap akan kami sesuaikan dengan kemampuan penyerapan hingga akhir 2025,” kata Ika.

Program normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta melalui pelebaran, pengerukan, serta penataan bantaran sungai. Proyek ini sempat tertunda beberapa tahun akibat kendala pembebasan lahan di sejumlah titik.