Berita

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro (tiga dari kanan depan)/RMOL

Presisi

Mabes Polri Janji Tidak akan Intervensi Laporan Jokowi di Polda

KAMIS, 22 MEI 2025 | 22:36 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang bergulir di Polda Metro Jaya dipastikan tidak akan diganggu Mabes Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut, pihaknya hanya berkoordinasi terkait hasil laboratorium forensik yang telah memastikan ijazah sarjana Jokowi asli.

Artinya, soal kasus ini, Djuhandani menyerahkan semuanya ke Polda Metro Jaya.


“Terkait proses hukum laporan di Polda Metro Jaya, kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan,” kata Djuhandani di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamsi, 22 Mei 2025.

Di sisi lain, Djuhandhani juga menegaskan tidak akan mengintervensi terkait penyelidikan yang masih berjalan.

“Hasilnya seperti apa, tentu nanti penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan prosesnya dan menyampaikan kepada publik. Prinsipnya kita saling melihat,” jelas Djuhandhani.

Bareskrim Polri telah menghentikan penyelidikan aduan Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) oleh pengadu, Eggi Sudjana. Penghentian ini lantaran ijazah Jokowi dipastikan asli dan tidak memiliki unsur pidana.

Penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi ini berdasarkan laporan informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Eggi Sudjana.

Dari aduan ini, polisi melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1007/IV/RES.1.24./2025/ Dittipidum tanggal 10 April 2025 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1008/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 10 April 2025.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya