Berita

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan (Kakanwil Ditjenpas Sumsel) Erwedi Supriyatno di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Kamis, 22 Mei 2025 (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Terungkap dalam Raker DPR

Napi Berduit Sering jadi Biang Kerok Keonaran

KAMIS, 22 MEI 2025 | 18:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan (Kakanwil Ditjenpas Sumsel) Erwedi Supriyatno memerintahkan kepada seluruh kepala lapas di wilayahnya untuk memindahkan narapidana yang berduit.

Hal ini untuk menghindari adanya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. 

Erwedi mengatakan Kalapas perlu mencurigai adanya narapidana yang memiliki uang banyak di dalam lapas, karena berpotensi menjadi biang kerok keonaran.


“Warga binaan yang punya uang itu potensi akan banyak mengganggu gangguan kamtib. Sehingga saya juga sering menyampaikan kebijakan kepada jajaran di Kalapas, kalau ada napi berduit kamu perlu curigai, jika perlu pindahkan saja karena itu akan timbulkan masalah apalagi kasusnya narkoba,” kata Erwedi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, membahas tentang sistem reformasi sistem pemasyarakatan untuk pembinaan WBP agar semakin berkualitas dan berkeadilan di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Kamis, 22 Mei 2025.

Ia menuturkan banyak petugas lapas yang baru tidak mengerti apa-apa sehingga dapat dipengaruhi oleh warga binaan yang dapat melakukan keonaran.

Terlebih adanya modus kepemilikan HP oleh warga binaan. Ia menyebut ada kelemahan di penjagaan awal atau pintu masuk tamu, sehingga harus dipastikan tidak ada penyelundupan HP ke dalam lapas. 

“Seharusnya dididik dulu baru duduk ini juga berpengaruh terhadap integritas petugas,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya