Berita

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy/AFP

Dunia

Tegas! Inggris Bekukan Perundingan Dagang dengan Israel

KAMIS, 22 MEI 2025 | 17:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perundingan perdagangan bebas antara Inggris dan Israel dibekukan sementara.

Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah Inggris setelah mengecam kebijakan militer Israel yang dilancarkan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

"Memblokir bantuan, memperluas perang, dan mengabaikan suara sahabat serta mitra internasional tidak bisa dibenarkan. Ini harus dihentikan," tegas Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy dikutip dari Associated Press, Kamis, 22 Mei 2025.


Langkah tegas pemerintahan Raja Charles III ini muncul di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Israel memperketat blokade wilayah yang dikuasai Hamas hingga mengakibatkan pasokan bantuan kemanusiaan terhenti dan memicu kelaparan massal.

Bahkan Amerika Serikat (AS), sekutu paling dekat Israel, turut mengungkapkan keprihatinannya atas bencana kemanusiaan yang membayangi warga Palestina.

"Sejarah akan menghakimi mereka," ujar Lammy, menyinggung tindakan Israel dalam konflik berkepanjangan ini.

Tak hanya menghentikan pembicaraan dagang, Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

"Inggris tidak bisa terus melanjutkan negosiasi perdagangan dengan pemerintah yang menerapkan kebijakan brutal di Gaza dan wilayah pendudukan," sambung Lammy.

Tekanan serupa juga datang dari Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas menyatakan blok 27 negara tersebut sedang meninjau ulang hubungan dagangnya dengan Israel.

"Sebagian besar negara anggota sangat ingin menyampaikan pesan bahwa penderitaan ini tidak dapat dibiarkan," kata Kallas.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya