Jaminan Keamanan Perlu Ditingkatkan Buat Dongkrak Iklim Investasi

Anggota Badan Anggaran DPR M Nasir Djamil menilai optimisme pemerintah dalam menyusun RAPBN 2026 patut diapresiasi, mengingat situasi global yang masih menyimpan ketidakpastian disebab perang dagang antara Amerika Serikat dan China. 

Namun demikian, optimisme itu harus ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengalami gangguan keamanan.

Pernyataan ini merupakan respons dari pidato Presiden yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sidang Paripurna DPR, Selasa, 20 Mei 2025. 

Sidang itu mengagendakan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026.

“Tidak ada pembangunan tanpa kedamaian. Damai itu artinya tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kedamaian itu berkorelasi dengan iklim usaha dan investasi,” ujar Legislator PKS itu dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 22 Mei 2025.

Karena itu, Nasir mengingatkan agar stabilitas keamanan harus diwujudkan melalui memaksimalkan tugas, fungsi, dan kewenangan aparat yang secara langsung menjaga keamanan dan investasi, seperti kepolisian dan kejaksaan. 

Selain penindakan, kepolisian dan kejaksaan sangat diharapkan melakukan cegah-tangkal dini dan pencegahan agar pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor riil dapat kondusif.

“Kita tidak pungkiri bahwa kegiatan bisnis skala besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tapi membiarkan bisnis yang sedang dan kecil, sama saja kita membuat jurang semakin lebar antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya,” jelas Nasir.

Legislator yang telah mengabdi lebih 20 tahun di Senayan itu mengharapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap sektor keamanan dan sektor-sektor pendukungnya. 

“Agar daya beli masyarakat bisa lebih baik dan harga kebutuhan pokok bisa tidak melambung tinggi,” pungkasnya.