Demo Ojol di Jalan Medan Merdeka Selatan, 20 Mei 2025/RMOL
Unjuk rasa pengemudi ojek online (Ojol) 20 Mei 2025 yang diprediksi bisa melumpuhkan layanan ojol di Jakarta tidak semenakutkan sebagaimana dibayangkan.
Peserta demo 20 Mei 2025 lalu awalnya diprediksi melibatkan 60 persen dari total pengemudi ojol di Jakarta, atau sekitar 250 ribu pengemudi sebagaimana keterangan Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia.
Namun berdasarkan pantauan redaksi di lapangan, jumlah peserta demo tidak sampai ratusan ribu. Massa yang sebelumnya menargetkan aksi di DPR juga hanya dipusatkan di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Kekhawatiran soal gerakan "offbid" massal atau mogok narik juga tidak sepenuhnya terjadi. Masih banyak pengemudi tetap memilih menghidupkan aplikasi dan mengangkut orang seperti biasa.
"Ini masalah kebutuhan. Setiap orang kan beda-beda, kalau saya masih butuh pemasukan makanya kemarin tetap narik meski enggak ambil di dekat demo," kata Hari, salah seorang pengemudi ojol asal Jakarta Timur kepada redaksi, Kamis, 22 Mei 2025.
Hal senada juga disampaikan salah seorang pengguna ojol, Akbar. Seorang karyawan swasta di kawasan Blok M, Jakarta Selatan ini juga mengaku tidak kesulitan mendapat
driver ojol.
"Mungkin karena arahnya ke Depok, jadi saya masih mudah dapat
driver," jelas Akbar.
Hal senada juga disampaikan salah seorang pegawai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agnes. "Sempat takut enggak dapat ojek (ojol). Tapi saya tetap coba dan langsung dapat," lanjutnya.
Beragam tanggapan juga disampaikan warganet di media sosial X dalam menanggapi aksi demo pengemudi ojol di Jakarta.
"Tadinya panik dikit, dapet ojol kagak ya, eh dapet. Ojol: maaf pak, gak pake atribut ada demo. Gw: gak ikut bang? Ojol: enggak, masih butuh, ada anak istri. My opinion: bebas sih klo mo demo, warga boleh berpendapat, negara emang gak berpihak sama rakyat kecil," tulis akun X @aipkhh.
Dalam demo ojol 20 Mei 2025, ada lima tuntutan yang disuarakan. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi Permenhub 12/2019 dan Kepmenhub 1001/2022.
Kedua, mendesak Komisi V DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat gabungan melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Ketiga, menuntut potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
Kelima, menuntut tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
