Berita

Adi Prayitno/Ist

Politik

27 Tahun Reformasi, Demokrasi Indonesia Masih Compang-camping

KAMIS, 22 MEI 2025 | 12:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah 27 tahun reformasi, demokrasi Indonesia menunjukkan kemajuan, terutama dalam memberi rakyat hak memilih pemimpinnya secara langsung. 

Namun, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti masih banyak persoalan mendasar dalam praktik demokrasi di Tanah Air.

“Di satu sisi demokrasi kita pasca reformasi memang berkembang pesat tapi secara bersamaan kita tidak bisa menutup mata praktik demokrasi kita masih banyak yang cukup compang-camping," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 22 Mei 2025.


Ia menekankan bahwa idealnya pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, bukan sekadar kemampuan logistik atau finansial untuk memenangkan kontestasi.

"Harus diakui kalau kita bicara demokrasi substantif banyak koreksi di mana-mana misalnya politik kita yang sangat kental dengan politik transaksional," jelasnya.

Adi juga menyoroti mahalnya ongkos politik dan masih kuatnya praktik politik kekerabatan di Indonesia. Ia menilai politik keluarga bukanlah hal yang tabu, tetapi menjadi masalah ketika tidak melalui proses kaderisasi dari bawah.

“Politik kekerabatan itu bukan sesuatu yang aneh dan bahkan bukan sesuatu yang haram, yang paling penting adalah di mana keluarga politik itu melakukan satu proses regenerasi dan melakukan proses politik dari bawah,” tegasnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengingatkan, jangan sampai semangat reformasi yang menuntut bersihnya pemerintahan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru tidak tercapai.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya