Berita

Suasana RDPU Komisi V DPR bareng Driver Online/RMOL

Politik

Ngadu ke Komisi V DPR, Driver Ojol Sedih Cuma jadi Sapi Perah Aplikator

RABU, 21 MEI 2025 | 17:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi V DPR RI bersama 66 asosiasi driver online di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Mei 2025, jadi sarana curhat para pengemudi ojek online (Ojol). 

Salah satu pengemudi Ojol bernama Ade Armansyah, menyebut aplikator tidak pernah mau berdiskusi dengan mitranya soal menentukan tarif.

"Yang saat ini terjadi mereka suka-suka dengan menyebut paket hematnya. Sehemat-hemat mungkin, tapi mereka tidak pernah mau bantu kita untuk mengatasi keuangan kita," ungkap Ade di hadapan anggota Komisi V DPR. 


Bahkan, Ade merasa para mitra hanya menjadi sapi perah aplikator selama kurang lebih 10 tahun terakhir. 

"Jadi kami merasa saat ini kami dijadikan sapi perah sama mereka selama kurang lebih 10 tahun. Mereka tidak pernah mau melihat dan menghitung biaya yang keluar dari kami untuk biaya operasional kami, bensin kami, segala macam tentang operasional itu mereka enggak pernah (mau) tahu," tegasnya.

Ade mengaku tidak mengetahui hitung-hitungan aplikator dalam membuat tarif sebesar Rp3.330 per kilometer bagi mitranya.

"Mereka tidak pernah mengajak kami bicara dan kami tidak pernah tahu variabel yang bisa terciptanya argo yang mereka kasih ke kami. Makanya kami minta sama mereka kalau mereka mau untung 10 persen, kami pun harus untung 10 persen," tuturnya.

Ade menambahkan, dari hasil kalkulasi yang dilakukan pihaknya, driver Ojol dirugikan sebesar Rp12.000 per 10 km saat mengantar penumpang.

"Karena dari hitungan kami, per 10 km itu kami rugi kurang lebih (Rp)12 ribu. Jadi kalau mereka boleh untung 20 persen, masa kami enggak boleh untung 10 persen," pungkas Ade yang adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Paguyuban Mitra Online (DPN-PMO) Indonesia.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya