Berita

Suasana RDPU Komisi V DPR bareng Driver Online/RMOL

Politik

Ngadu ke Komisi V DPR, Driver Ojol Sedih Cuma jadi Sapi Perah Aplikator

RABU, 21 MEI 2025 | 17:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi V DPR RI bersama 66 asosiasi driver online di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Mei 2025, jadi sarana curhat para pengemudi ojek online (Ojol). 

Salah satu pengemudi Ojol bernama Ade Armansyah, menyebut aplikator tidak pernah mau berdiskusi dengan mitranya soal menentukan tarif.

"Yang saat ini terjadi mereka suka-suka dengan menyebut paket hematnya. Sehemat-hemat mungkin, tapi mereka tidak pernah mau bantu kita untuk mengatasi keuangan kita," ungkap Ade di hadapan anggota Komisi V DPR. 


Bahkan, Ade merasa para mitra hanya menjadi sapi perah aplikator selama kurang lebih 10 tahun terakhir. 

"Jadi kami merasa saat ini kami dijadikan sapi perah sama mereka selama kurang lebih 10 tahun. Mereka tidak pernah mau melihat dan menghitung biaya yang keluar dari kami untuk biaya operasional kami, bensin kami, segala macam tentang operasional itu mereka enggak pernah (mau) tahu," tegasnya.

Ade mengaku tidak mengetahui hitung-hitungan aplikator dalam membuat tarif sebesar Rp3.330 per kilometer bagi mitranya.

"Mereka tidak pernah mengajak kami bicara dan kami tidak pernah tahu variabel yang bisa terciptanya argo yang mereka kasih ke kami. Makanya kami minta sama mereka kalau mereka mau untung 10 persen, kami pun harus untung 10 persen," tuturnya.

Ade menambahkan, dari hasil kalkulasi yang dilakukan pihaknya, driver Ojol dirugikan sebesar Rp12.000 per 10 km saat mengantar penumpang.

"Karena dari hitungan kami, per 10 km itu kami rugi kurang lebih (Rp)12 ribu. Jadi kalau mereka boleh untung 20 persen, masa kami enggak boleh untung 10 persen," pungkas Ade yang adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Paguyuban Mitra Online (DPN-PMO) Indonesia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya