Berita

Ilustrasi/Westpac

Bisnis

Alasan Efisiensi, Westpac Bank akan PHK Massal

RABU, 21 MEI 2025 | 13:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank asal Australia, Westpac Banking Corp., berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.500 karyawan. 

Menurut laporan Australian Financial Review, langkah ini diambil untuk mengejar target efisiensi biaya yang cukup ambisius. Ini akan menjadi gelombang PHK terbesar yang dilakukan bank tersebut dalam sepuluh tahun terakhir.

Dikutip dari Blomberg, PHK ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran melalui program transformasi bisnis yang disebut "Unite", yang bertujuan menyederhanakan proses kerja dan sistem teknologi di dalam perusahaan.


Rencana ini dimulai setelah Anthony Miller ditunjuk sebagai CEO baru pada Desember lalu. Sejak itu, ia telah banyak mengganti tim manajemen puncak, termasuk merekrut Nathan Goonan dari pesaingnya, National Australia Bank, untuk menjadi kepala keuangan (CFO) yang baru.

Menurut laporan, Miller telah meminta setiap manajer untuk mulai memikirkan cara mengurangi jumlah staf sekitar 5 persen di sebagian besar tim dalam beberapa bulan ke depan. Namun, jumlah akhir karyawan yang akan terdampak masih belum diputuskan.

Pihak Westpac mengatakan bahwa mereka masih akan terus merekrut karyawan untuk posisi yang langsung berhubungan dengan nasabah. Namun, program lain kemungkinan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja.

"Ini berarti, dari waktu ke waktu, kami harus melakukan perubahan yang bisa memengaruhi peran dan tanggung jawab sejumlah staf, seiring dengan upaya kami mengelola biaya dan investasi secara aktif," ujar juru bicara Westpac yang berbasis di Sydney.

Berdasarkan data terakhir, jika 5 persen dari total karyawan penuh waktu dikurangi, maka sekitar 1.700 orang akan kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan sekitar 900 posisi yang sudah dihapus pada tahun keuangan sebelumnya.

Sejak laporan keuangan terbaru dirilis awal bulan ini, saham Westpac tercatat telah turun lebih dari 5,8 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan kebijakan bank yang mendorong pinjaman bisnis ber-margin rendah, yang berimbas pada pendapatan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya