Berita

Ilustrasi/Westpac

Bisnis

Alasan Efisiensi, Westpac Bank akan PHK Massal

RABU, 21 MEI 2025 | 13:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank asal Australia, Westpac Banking Corp., berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.500 karyawan. 

Menurut laporan Australian Financial Review, langkah ini diambil untuk mengejar target efisiensi biaya yang cukup ambisius. Ini akan menjadi gelombang PHK terbesar yang dilakukan bank tersebut dalam sepuluh tahun terakhir.

Dikutip dari Blomberg, PHK ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran melalui program transformasi bisnis yang disebut "Unite", yang bertujuan menyederhanakan proses kerja dan sistem teknologi di dalam perusahaan.


Rencana ini dimulai setelah Anthony Miller ditunjuk sebagai CEO baru pada Desember lalu. Sejak itu, ia telah banyak mengganti tim manajemen puncak, termasuk merekrut Nathan Goonan dari pesaingnya, National Australia Bank, untuk menjadi kepala keuangan (CFO) yang baru.

Menurut laporan, Miller telah meminta setiap manajer untuk mulai memikirkan cara mengurangi jumlah staf sekitar 5 persen di sebagian besar tim dalam beberapa bulan ke depan. Namun, jumlah akhir karyawan yang akan terdampak masih belum diputuskan.

Pihak Westpac mengatakan bahwa mereka masih akan terus merekrut karyawan untuk posisi yang langsung berhubungan dengan nasabah. Namun, program lain kemungkinan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja.

"Ini berarti, dari waktu ke waktu, kami harus melakukan perubahan yang bisa memengaruhi peran dan tanggung jawab sejumlah staf, seiring dengan upaya kami mengelola biaya dan investasi secara aktif," ujar juru bicara Westpac yang berbasis di Sydney.

Berdasarkan data terakhir, jika 5 persen dari total karyawan penuh waktu dikurangi, maka sekitar 1.700 orang akan kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan sekitar 900 posisi yang sudah dihapus pada tahun keuangan sebelumnya.

Sejak laporan keuangan terbaru dirilis awal bulan ini, saham Westpac tercatat telah turun lebih dari 5,8 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan kebijakan bank yang mendorong pinjaman bisnis ber-margin rendah, yang berimbas pada pendapatan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya