Berita

Ilustrasi/Westpac

Bisnis

Alasan Efisiensi, Westpac Bank akan PHK Massal

RABU, 21 MEI 2025 | 13:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank asal Australia, Westpac Banking Corp., berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.500 karyawan. 

Menurut laporan Australian Financial Review, langkah ini diambil untuk mengejar target efisiensi biaya yang cukup ambisius. Ini akan menjadi gelombang PHK terbesar yang dilakukan bank tersebut dalam sepuluh tahun terakhir.

Dikutip dari Blomberg, PHK ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran melalui program transformasi bisnis yang disebut "Unite", yang bertujuan menyederhanakan proses kerja dan sistem teknologi di dalam perusahaan.


Rencana ini dimulai setelah Anthony Miller ditunjuk sebagai CEO baru pada Desember lalu. Sejak itu, ia telah banyak mengganti tim manajemen puncak, termasuk merekrut Nathan Goonan dari pesaingnya, National Australia Bank, untuk menjadi kepala keuangan (CFO) yang baru.

Menurut laporan, Miller telah meminta setiap manajer untuk mulai memikirkan cara mengurangi jumlah staf sekitar 5 persen di sebagian besar tim dalam beberapa bulan ke depan. Namun, jumlah akhir karyawan yang akan terdampak masih belum diputuskan.

Pihak Westpac mengatakan bahwa mereka masih akan terus merekrut karyawan untuk posisi yang langsung berhubungan dengan nasabah. Namun, program lain kemungkinan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja.

"Ini berarti, dari waktu ke waktu, kami harus melakukan perubahan yang bisa memengaruhi peran dan tanggung jawab sejumlah staf, seiring dengan upaya kami mengelola biaya dan investasi secara aktif," ujar juru bicara Westpac yang berbasis di Sydney.

Berdasarkan data terakhir, jika 5 persen dari total karyawan penuh waktu dikurangi, maka sekitar 1.700 orang akan kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan sekitar 900 posisi yang sudah dihapus pada tahun keuangan sebelumnya.

Sejak laporan keuangan terbaru dirilis awal bulan ini, saham Westpac tercatat telah turun lebih dari 5,8 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan kebijakan bank yang mendorong pinjaman bisnis ber-margin rendah, yang berimbas pada pendapatan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya