Berita

Ilustrasi/Westpac

Bisnis

Alasan Efisiensi, Westpac Bank akan PHK Massal

RABU, 21 MEI 2025 | 13:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank asal Australia, Westpac Banking Corp., berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.500 karyawan. 

Menurut laporan Australian Financial Review, langkah ini diambil untuk mengejar target efisiensi biaya yang cukup ambisius. Ini akan menjadi gelombang PHK terbesar yang dilakukan bank tersebut dalam sepuluh tahun terakhir.

Dikutip dari Blomberg, PHK ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran melalui program transformasi bisnis yang disebut "Unite", yang bertujuan menyederhanakan proses kerja dan sistem teknologi di dalam perusahaan.


Rencana ini dimulai setelah Anthony Miller ditunjuk sebagai CEO baru pada Desember lalu. Sejak itu, ia telah banyak mengganti tim manajemen puncak, termasuk merekrut Nathan Goonan dari pesaingnya, National Australia Bank, untuk menjadi kepala keuangan (CFO) yang baru.

Menurut laporan, Miller telah meminta setiap manajer untuk mulai memikirkan cara mengurangi jumlah staf sekitar 5 persen di sebagian besar tim dalam beberapa bulan ke depan. Namun, jumlah akhir karyawan yang akan terdampak masih belum diputuskan.

Pihak Westpac mengatakan bahwa mereka masih akan terus merekrut karyawan untuk posisi yang langsung berhubungan dengan nasabah. Namun, program lain kemungkinan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja.

"Ini berarti, dari waktu ke waktu, kami harus melakukan perubahan yang bisa memengaruhi peran dan tanggung jawab sejumlah staf, seiring dengan upaya kami mengelola biaya dan investasi secara aktif," ujar juru bicara Westpac yang berbasis di Sydney.

Berdasarkan data terakhir, jika 5 persen dari total karyawan penuh waktu dikurangi, maka sekitar 1.700 orang akan kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan sekitar 900 posisi yang sudah dihapus pada tahun keuangan sebelumnya.

Sejak laporan keuangan terbaru dirilis awal bulan ini, saham Westpac tercatat telah turun lebih dari 5,8 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan kebijakan bank yang mendorong pinjaman bisnis ber-margin rendah, yang berimbas pada pendapatan.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya