Berita

Presiden ke-2, Soeharto/Net

Politik

Prestasi Prabowo Tidak Perlu Dirusak dengan Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto

RABU, 21 MEI 2025 | 07:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Prestasi Presiden Prabowo Subianto diharapkan tidak dirusak dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2, Soeharto.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons isu pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

"Prestasi Prabowo tidak perlu dirusak dengan pemberian gelar kepada Soeharto. Seabrek prestasi Prabowo bisa rusak jika harus kemudian memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto," kata Saiful kepada RMOL, Rabu, 21 Mei 2025.


Saiful berharap, Prabowo tidak terjebak dengan isu pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Meskipun arena dari kelayakannya masih dapat diperdebatkan, namun dari sisi nilai strategis dan populisme politik dapat dikatakan sangat tidak populis.

"Oleh karena itu, karena langkah pemberian gelar sangat tidak populis maka sebaiknya ditolak saja, karena jika dibiarkan begitu saja maka sama halnya pemerintah tidak memberikan tanggapan dan seolah-olah setuju," terang Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, harus ada pihak dari pemerintah yang menyampaikan bahwa untuk saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Dengan penjelasan tersebut menjadi clear bahwa sebenarnya Prabowo tidak terlibat dalam upaya untuk menggolkan Soeharto sebagai pahlawan.

"Jangan sampai pemberian gelar kepada Soeharto menjadi boomerang bagi Prabowo yang telah dinilai baik oleh publik, jangan sampai publik kehilangan kepercayaan kepada Prabowo sebagai presiden yang banyak didukung mayoritas rakyat," pungkas Saiful.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya